Berita
Kemenkeu Catat Hingga Akhir Juli 2021 Utang Pemerintah Tembus Rp6.570 Triliun
AKTUALITAS.ID – Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Juli 2021, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp6.570,17 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,51 persen. Pada bulan yang sama defisit APBN sebesar Rp336,9 triliun atau 2,04 persen terhadap PDB. “Realisasi pembiayaan anggaran hingga Juli 2021 mencapai Rp447,8 triliun atau 44,5 persen target APBN yang […]

AKTUALITAS.ID – Kementerian Keuangan mencatat hingga akhir Juli 2021, posisi utang Pemerintah berada di angka Rp6.570,17 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap PDB sebesar 40,51 persen. Pada bulan yang sama defisit APBN sebesar Rp336,9 triliun atau 2,04 persen terhadap PDB.
“Realisasi pembiayaan anggaran hingga Juli 2021 mencapai Rp447,8 triliun atau 44,5 persen target APBN yang terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp468,1 triliun, pembiayaan investasi sebesar negatif Rp48,6 triliun, pemberian pinjaman sebesar Rp1,6 triliun, dan pembiayaan lainnya sebesar Rp26,7 triliun,” demikian dikutip APBN Kita, Jakarta, Senin (30/8/2021).
Target defisit APBN tahun 2021 sebesar 5,7 persen, pembiayaan anggaran ditargetkan sebesar Rp1.006,4 triliun, terutama dipenuhi melalui pembiayaan utang sebesar Rp1.177,4 triliun. Realisasi pembiayaan utang terdiri dari realisasi SBN (Neto) sebesar Rp487,42 triliun dan realisasi Pinjaman (Neto) sebesar negatif Rp19,37 triliun.
Realisasi pinjaman terdiri dari realisasi penarikan pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,79 triliun, pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp0,62 triliun, realisasi penarikan pinjaman luar negeri sebesar Rp27,32 triliun dan realisasi pembayaran cicilan pokok pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp46,86 triliun.
UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah mengakomodir aturan yang tegas dan jelas mengenai batas maksimal defisit APBN sebesar 3 persen PDB dan batas maksimal rasio utang sebesar 60 persen PDB.
Hingga 2019, Pemerintah terus konsisten melaksanakan disiplin fiskal tersebut, namun pandemi yang bersifat extraordinary membuat APBN harus lebih fleksibel dan perlu dilakukan pelebaran defisit di atas 3 persen untuk kebijakan countercyclical (berdasarkan Perppu 1/2020 yang kemudian menjadi UU 2/2020).
-
EKBIS16/04/2025 10:30 WIB
Was-Was Data China, Rupiah Melemah ke Level Rp 16.825 per Dolar AS
-
EKBIS16/04/2025 12:30 WIB
Harga Minyak Dunia Tumbang, Brent dan WTI Anjlok
-
NASIONAL15/04/2025 22:00 WIB
Geledah Rumah Hakim Djuyamto, Kejagung Hanya Temukan 3 Handphone
-
FOTO15/04/2025 20:59 WIB
FOTO:Â Peringatan HUT ke-17 Bawaslu
-
FOTO15/04/2025 21:38 WIB
FOTO: KWP Gelar Halal Bihalal 2025 Bersama DPR
-
JABODETABEK15/04/2025 20:00 WIB
Akhir April, Transjabodetabek Blok M–Alam Sutera Siap Diluncurkan
-
NASIONAL15/04/2025 19:30 WIB
KPK Belum Tanggapi Klaim La Nyalla soal Hasil Penggeledahan di Rumahnya
-
RAGAM15/04/2025 20:30 WIB
Konser Budaya Indonesia-Rusia Meriahkan 75 Tahun Hubungan Diplomatik