Berita
Sesuaikan Dengan Perkembangan Zaman, Partai Pelopor Ganti Nama Jadi Partai Perkasa
AKTUALITAS.ID – Partai Pelopor yang didirikan putri Presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri resmi berganti nama menjadi Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Partai Perkasa). Pergantian nama itu telah diputuskan dalam Kongres Partai yang digelar di Hotel Acacia, Jakarta Pusat pada Sabtu (9/10/2021). “Pergantian nama Partai Pelopor ke Partai Perkasa merupakan keputusan kongres selajutnya tentu sesuai agenda […]
AKTUALITAS.ID – Partai Pelopor yang didirikan putri Presiden pertama RI Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri resmi berganti nama menjadi Partai Pergerakan Kebangkitan Desa (Partai Perkasa).
Pergantian nama itu telah diputuskan dalam Kongres Partai yang digelar di Hotel Acacia, Jakarta Pusat pada Sabtu (9/10/2021).
“Pergantian nama Partai Pelopor ke Partai Perkasa merupakan keputusan kongres selajutnya tentu sesuai agenda akan ada perubahan AD/ART serta pemilihan pengurus Partai Perkasa,” kata Ketua Panitia Kongres Ristiyanto dalam keterangannya, Sabtu (9/10/2021).
Dia menyebut, kongres 2021 merupakan kongres terahkir Partai Pelopor, sebelum partai tersebut selanjutnya akan menggelar kongres pertama setelah berganti nama menjadi Partai Perkasa. Kongres kata Ristiyanto, akan digelar guna mempersiapkan Pemilu 2024.
“Setelah berganti nama dari partai Pelopor ke Partai Perkasa tentunya agenda kami selanjutnya yakni mengadakan kongres pertama Partai Perkasa menjelang pemilu 2024,” kata dia.
Partai Pelopor sebelumnya didirikan oleh Rachmawati pada Agustus 2002. Kini partai tersebut dipimpin Eko Suryo Santjojo, Ristiyanto sebagai Sekretaris Jenderal.
Dalam pidatinya, Eko ingin Partai Pelopor tidak lagi bicara sebagai partai nasionalis, namun harus memiliki ceruk lebih luas dan segmentasi yang lebih jelas. Ia ingin partainya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, dan tidak terjebak dalam dikotomi SARA yang berpotensi mendegradasi situasi politik nasional.
“Labeling cebong, kampret dan kadrun jelas telah merusak tatanan politik nasional akibat idiom nasionalisme dan relijius. ini merupakan prodak industri demokrasi yang menciptakan buzzer-buzzer bayaran yang prilakunya jauh dari nilai-nilai Pancasila,” kata dia.
-
RIAU30/06/2026 20:45 WIBMTQ Riau 2026, Kafilah Bengkalis Raih Dua Gelar Juara Sekaligus
-
FOTO30/06/2026 19:30 WIBFOTO: Dukungan Terdakwa Nadiem Makarim dari Driver Gojek
-
POLITIK30/06/2026 16:00 WIBPengamat: Rivalitas Jokowi dan PDIP Kian Terbuka Jelang 2029
-
FOTO30/06/2026 20:20 WIBFOTO: Ketum PP Diperiksa KPK Terkait TPPU Pertambangan
-
POLITIK30/06/2026 17:15 WIBSafari Politik Jokowi Dinilai Langkah Taktis untuk Besarkan PSI
-
EKBIS30/06/2026 17:40 WIBLaba Naik 41 Persen, Dwi Shri Farmindo Tbk Tahan Dividen Demi Ekspansi Bisnis
-
FOTO30/06/2026 21:23 WIBFOTO: KPK Periksa Mantan Menpora Ario Bimo
-
NASIONAL30/06/2026 18:00 WIBNadiem Makarim Divonis 10 Tahun Penjara dalam Kasus Korupsi Chromebook