Titi Anggraini: Masa Depan Pemilu 2029 Suram

AKTUALITAS.ID – Kabar buruk membayangi masa depan demokrasi Indonesia. Pengamat kepemiluan terkemuka, Titi Anggraini, memberikan peringatan menohok terkait nasib Pemilu 2029 yang kini dinilai berada dalam situasi mengkhawatirkan akibat mandeknya revisi Undang-Undang Pemilu di Komisi II DPR RI.

Titi menyoroti kinerja DPR yang dianggap sengaja mengulur waktu dalam membahas aturan main pemilu. Padahal, banyak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya segera dikonkritkan ke dalam norma undang-undang agar penyelenggaraan pemilu memiliki dasar hukum yang kuat.

“Progres lambat bak kura-kura. Padahal, materi bahasan juga sudah terang-benderang. Ada banyak putusan MK yang menunggu pelaksanaan,” tegas Titi melalui akun X resminya, Rabu (6/5/2026).

Sejumlah isu krusial seperti ambang batas parlemen (parliamentary threshold), skema pilkada, hingga wacana pemisahan pemilu menjadi ajang “perang” kepentingan antarpartai di DPR. Kondisi stagnan ini memicu kecurigaan adanya upaya fast-track legislation atau pembahasan terburu-buru di akhir waktu demi menghindari pengawasan publik.

Titi mengkritik keras potensi pembahasan “kucing-kucingan” yang berisiko melahirkan aturan otokratis. “Kapan mau bahasnya? Mau mepet waktu supaya rakyat tidak punya kesempatan mempersoalkan aturan main?” sindirnya.

Melihat kebuntuan di DPR, Titi mengusulkan langkah radikal: biarkan pemerintah yang mengambil alih inisiatif sebagai pengusul RUU Pemilu. Menurutnya, pemerintah lebih mampu menyusun naskah akademik secara solid tanpa terfragmentasi oleh kepentingan politik faksi-faksi di parlemen.

Langkah ini dianggap sebagai ujian bagi komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas demokrasi dan kepatuhan terhadap putusan MK.

Di akhir pernyataannya, Titi menyampaikan rasa pesimisnya terhadap integritas Pemilu 2029 jika pola self-dealing (mengatur aturan untuk kepentingan sendiri) terus dibiarkan oleh para aktor politik.

“Hopeless dengan Pemilu 2029. Konflik kepentingan dan partisipan self-dealing terlalu kuat. Apa iya kita mau diam saja?” pungkasnya, mengajak masyarakat untuk lebih kritis mengawal proses legislasi di Senayan. (Bowo/Mun)