Karena Alasan Agama, Hakim New York Putuskan Nakes Boleh Tidak Divaksin


VAKSIN, COVID-19, CORONA, BUMN
Petugas medis menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada Lansia di Istora Senayan, Jakarta (15/3/2021). Kementerian BUMN menggelar Sentra Vaksinasi Bersama BUMN bagi lansia untuk mendorong percepatan program vaksinasi nasional demi mencapai target satu juta vaksin per bulan yang berlangsung pada 8 Maret hingga 10 Mei 2021. (Dok: AKTUALITAS.ID/KIKI BUDI HARTAWAN.)

Seorang hakim federal di New York, Amerika Serikat kemarin memutuskan, pemerintah negara bagian tidak dapat memaksakan kewajiban vaksin COVID-19 pada petugas kesehatan tanpa mengizinkan perusahaan tempat mereka bekerja untuk mempertimbangkan permintaan pengecualian atas alasan agama.

Hakim Distrik A.S. David Hurd di Albany, New York, memutuskan mandat vaksinasi yang diterapkan pada para pegawai di negara bagian tersebut bertentangan dengan hak pekerja layanan kesehatan, yang dilindungi hukum federal, untuk mendapatkan pengaturan dari perusahaan.

Putusan itu merupakan uji kasus pada saat kalangan yang menentang kewajiban vaksinasi COVID-19 bersiap melawan rencana pemerintah Presiden AS Joe Biden untuk memberlakukan kewajiban tersebut pada puluhan ribu warga Amerika yang belum divaksin.

Vaksin menjadi sangat dipolitisasi di Amerika Serikat, dengan hanya 66 persen warga yang mau divaksinasi, jauh dari target awal pemerintahan Biden.

Tujuh belas petugas kesehatan yang menentang mandat tersebut menggugat, dengan mengatakan persyaratan itu melanggar hak mereka di bawah Konstitusi AS dan undang-undang hak-hak sipil federal yang mengharuskan atasan untuk mengakomodasi keyakinan agama karyawan secara wajar.

Hakim Hurd sepakat bahwa perintah negara “jelas” bertentangan dengan hak para pegawai untuk mendapatkan pengaturan terkait kepercayaan pada agama.

“Pengadilan dengan tepat mengakui ‘pahlawan garis depan’ kemarin dalam menangani Covid tidak dapat tiba-tiba diperlakukan sebagai penjahat pembawa penyakit dan ditendang ke pinggir jalan oleh perintah birokrasi,” jelas Christopher Ferrara, pengacara nakes di komunitas konservatif Thomas More Society.

Gubernur New York Kathy Hochul, menyatakan akan menentang keputusan tersebut. dengan mengatakan “tanggung jawab sebagai gubernur adalah untuk melindungi orang-orang di negara bagian ini, dan mengharuskan petugas kesehatan agar vaksinasi dapat menyelesaikan itu.”

Setidaknya 24 negara bagian telah memberlakukan persyaratan vaksin pada pekerja, biasanya pada layanan kesehatan.

Departemen Kesehatan New York pada 26 Agustus memerintahkan para profesional kesehatan untuk divaksinasi hingga 27 September dan perintah itu tidak mengizinkan pengecualian karena alasan agama.

slug . '" class="' . $tag->slug . '">' . $tag->name . ''; } } ?>