Berita
4.266 Personel Gabungan Polri dan TNI Siaga Amankan Kantor KPU RI
AKTUALITAS.ID – Sebanyak 4.266 personel gabungan dari Polri dan TNI dibantu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perhubungan telah disiagakan untuk mengamankan unjuk rasa warga di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, pada Rabu.
Menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro, rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan situasi lapangan, dengan kemungkinan penutupan Jl. Imam Bonjol jika eskalasi meningkat.
Namun, dia menegaskan bahwa seluruh personel tidak membawa senjata api atau senjata tajam, dan diingatkan untuk bertindak persuasif serta mengedepankan negosiasi dan pelayanan yang humanis.
Kapolres juga menekankan bahwa kegiatan ini merupakan sejarah dalam melaksanakan tugas, dan mengimbau para peserta aksi untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lain serta menghindari keributan.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan pemenang Pilpres 2024 bagi pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih di kantor KPU RI, jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.
Penetapan dilakukan kurang dari tiga hari setelah pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang menolak seluruh permohonan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD dalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024. (YAN KUSUMA/RAFI)
-
NUSANTARA15/02/2026 23:30 WIBPuluhan KK Mengungsi Akibat Musibah Longsor di Puncak
-
POLITIK16/02/2026 06:00 WIBPDIP Tegaskan Koalisi Permanen Harus dengan Rakyat
-
JABODETABEK15/02/2026 22:30 WIBJelang Perayaan Imlek, Pedagang Pernak-pernik Raup Rejeki
-
PAPUA TENGAH16/02/2026 15:16 WIBTiga Unsur Ini Punya Peran Penting untuk Penyelesaian Tapal Batas Kapiraya
-
PAPUA TENGAH16/02/2026 16:46 WIBPria Paruh Baya di Mimika Ditemukan Gantung Diri
-
OLAHRAGA15/02/2026 23:00 WIBMenpora: Harus Ada Terobosan Pembiayaan Rawat Fasilitas Baru NPC
-
NUSANTARA16/02/2026 08:30 WIBPilu! Balita di Karawang Tewas dalam Pelukan Ibu Usai Sedan Tertimpa Kontainer
-
POLITIK16/02/2026 10:00 WIBRatusan Kepala Daerah Terjerat Korupsi, Wamen Dalam Negeri Desak Evaluasi Pilkada

















