DUNIA
Pendukung Evo Morales Sandera Ratusan Tentara Bolivia
AKTUALITAS.ID – Jumlah tentara Bolivia yang disandera oleh pendukung mantan Presiden Evo Morales terus meningkat, kini mencapai 200 orang. Para pendukung Morales dilaporkan menyerang tiga unit militer di wilayah Chapare pada Jumat (1/11/2024), menyita senjata dan amunisi dari barak yang diserbu.
“Pendukung mantan Presiden Bolivia Evo Morales menyandera sedikitnya 200 tentara,” kata Kementerian Luar Negeri Bolivia, sebagaimana dilansir AFP pada Minggu (3/11/2024). Menurut keterangan tersebut, serangan ini dilakukan oleh “kelompok tidak teratur” yang mendukung Morales.
Jumlah tentara yang disandera mengalami peningkatan signifikan dari laporan awal yang menyebutkan hanya 20 personel militer yang ditahan.
Situasi ini terjadi di tengah ketegangan politik di Bolivia, dengan Morales berupaya bersaing dalam pemilihan presiden mendatang meskipun telah dilarang mencalonkan diri. Dia belakangan ini memimpin protes di ibu kota La Paz untuk menentang kebijakan Presiden Luis Arce, yang mendapat sorotan akibat kenaikan harga bahan pokok dan kelangkaan barang.
Pendukung Morales awalnya menuntut dihentikannya “penganiayaan yudisial” terhadap sang mantan presiden. Namun, protes itu kini berkembang menjadi gerakan anti-pemerintah yang menuntut agar Arce mengundurkan diri. (Damar Ramadhan)
-
OTOTEK24/11/2025 12:30 WIBWaspada! 15 Aplikasi Berbahaya yang Dapat Mencuri Data Pribadi dan Informasi Finansial
-
EKBIS24/11/2025 08:30 WIBPertamina Umumkan Harga BBM Terbaru 24 November 2025: Cek di Sini
-
JABODETABEK24/11/2025 05:30 WIBBMKG: Cuaca Jakarta pada 24 November 2025 Cenderung Berawan
-
EKBIS24/11/2025 10:00 WIBNilai Tukar Rupiah Melemah di Senin Pagi, Dolar AS Menguat
-
EKBIS24/11/2025 11:30 WIBEmas Antam Turun Harga, Berikut Harga Emas Batangan Terbaru
-
JABODETABEK24/11/2025 07:30 WIBPelayanan SIM Keliling di Jakarta: 5 Titik Lokasi yang Bisa Dikunjungi
-
EKBIS24/11/2025 09:31 WIBPasar Saham Asia-Pasifik Menguat, IHSG Naik 0,52% di Awal Pekan
-
POLITIK24/11/2025 07:00 WIBDKPP Ungkap KPU dan Bawaslu Kerap Belum Optimal Tangani Politik Uang

















