DPR: Pemangkasan Anggaran Jangan Sentuh Program Pendidikan

AKTUALITAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengingatkan pemerintah agar tidak memangkas anggaran pendidikan dalam rencana efisiensi belanja kementerian dan lembaga.

Wakil Ketua Komisi X DPR Bidang Pendidikan, Lalu Hadrian, menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan prioritas nasional sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

“Kami menegaskan bahwa menjaga defisit APBN penting, tetapi tidak boleh mengorbankan sektor pendidikan,” ujar Lalu, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, pendidikan bukan sekadar pos belanja negara, melainkan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing nasional.

Ia menilai, jika efisiensi anggaran harus dilakukan, maka pemangkasan sebaiknya difokuskan pada belanja non-prioritas seperti kegiatan seremonial, perjalanan dinas, atau program yang tumpang tindih.

Lalu juga mengingatkan bahwa pemotongan anggaran pendidikan dapat berdampak luas, baik dalam jangka pendek maupun panjang. Dalam waktu dekat, hal itu berpotensi mengurangi bantuan operasional sekolah, beasiswa, hingga kesejahteraan guru.

Sementara dalam jangka panjang, pemangkasan anggaran pendidikan dinilai dapat menurunkan kualitas pembelajaran, memperlebar kesenjangan akses pendidikan, dan melemahkan daya saing Indonesia di tingkat global.

“Pemangkasan tidak ideal, kecuali sangat selektif dan tidak menyentuh program inti,” tegasnya.

Dalam APBN 2026, alokasi anggaran pendidikan mencapai sekitar Rp757,8 triliun hingga Rp769,09 triliun. Namun, sebagian besar anggaran tersebut dialokasikan untuk program prioritas, termasuk program makan bergizi gratis.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap rencana pemerintah untuk memangkas anggaran kementerian dan lembaga yang dinilai tidak efisien serta membatasi pengajuan anggaran baru.

Langkah ini diambil untuk menjaga stabilitas fiskal di tengah tekanan ekonomi global. Meski demikian, DPR menekankan agar kebijakan efisiensi dilakukan secara terukur tanpa mengorbankan masa depan sektor pendidikan. (Bowo/Mun)