DUNIA
Janji Kampanye Mamdani Tangkap Netanyahu Dinilai Sebagai ‘Kegilaan’
AKTUALITAS.ID – Calon wali kota New York, Zohran Mamdani, telah membuat janji kampanye yang ambisius, termasuk menangkap Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, jika terpilih. Namun, sejumlah pakar hukum internasional menilai janji itu tidak realistis dan tidak dapat ditegakkan secara hukum.
Mamdani, 34 tahun, mengatakan dirinya akan menegakkan hukum internasional dengan menindak surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Netanyahu pada November 2024. Namun, Profesor Alex Whiting dari Harvard Law School dan Profesor Michael Newton dari Vanderbilt University menilai janji itu tidak dapat ditegakkan karena alasan hukum.
Menurut Newton, ada dua alasan utama. Pertama, hukum federal Amerika Serikat melarang pejabat AS bekerja sama dengan ICC. Kedua, perintah eksekutif yang ditandatangani Presiden Donald Trump menjatuhkan sanksi kepada jaksa ICC yang terlibat dalam kasus Netanyahu.
Selain itu, Netanyahu sebagai kepala negara Israel memiliki imunitas diplomatik selama berada di Amerika Serikat. AS dan Israel juga bukan anggota ICC dan tidak mengakui yurisdiksi pengadilan tersebut.
Pakar hukum internasional lainnya juga pesimistis Netanyahu akan pernah diadili. “Mereka berasal dari negara yang sangat berkuasa. Surat perintah ini bisa saja hanya menjadi simbol kelemahan ICC jika tak pernah dilaksanakan,” kata Whiting.
Janji Mamdani ini juga telah menuai reaksi dari Netanyahu sendiri, yang menanggapi santai isu ini. “Itu hanya kegilaan lain di dunia ini. Lucu dan tidak perlu dianggap serius,” kata Netanyahu. (Mun)
-
POLITIK22/11/2026 13:00 WIBEks Menteri Hukum Soroti Peluang Yusril Jadi Wapres
-
NASIONAL22/11/2026 19:30 WIBAnak Dasco Jadi Sasaran Bullying Politik, Psikolog: Termasuk Kekerasan Psikologis
-
EKBIS22/11/2026 20:00 WIBBuruh Wajib Tahu! Daftar UMP 2027 di Sejumlah Provinsi
-
DUNIA22/11/2026 12:00 WIBPBB: 162 Negara Dukung Hak Palestina Merdeka
-
NASIONAL22/11/2026 10:00 WIBHabiburokhman Jawab Kritik Mahfud MD dan ICW Soal UU Perampasan Aset
-
POLITIK22/11/2026 07:00 WIBLPSK: Jangan Seret Keluarga dalam Persaingan Politik
-
EKBIS22/11/2026 11:00 WIB474 Titik Banjir dan 569 Titik Longsor Jadi Perhatian Kementerian PU
-
POLITIK22/11/2026 19:00 WIBSidang MPR 9 Desember Terancam Mundur