Warga Banyak Hilang, China Ultimatum Kamboja Segera Basmi ‘Hub’ Scam Online dan TPPO

AKTUALITAS.ID – Pemerintah China melayangkan ultimatum keras kepada Kamboja terkait dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), penculikan, dan penipuan daring yang terpusat di sejumlah wilayah yang disebut sebagai hub atau pusat kegiatan scam. Isu ini mencuat setelah muncul serangkaian kasus hilangnya warga negara China yang diduga terjebak dalam kompleks penipuan tersebut.

Melalui Kedutaan Besar China di Phnom Penh, Beijing mendesak pemerintah Kamboja untuk segera memperkuat penindakan terhadap industri penipuan ilegal yang dinilai semakin meresahkan dan berpotensi mengganggu hubungan kedua negara.

Desakan itu disampaikan langsung oleh Duta Besar China untuk Kamboja, Wang Wenbin, dalam pertemuan dengan sejumlah menteri utama Kamboja. Wang menegaskan, maraknya praktik ilegal di pusat-pusat scam tersebut dapat menjadi “hambatan serius” bagi hubungan bilateral China–Kamboja.

“China sangat prihatin dengan sejumlah kasus baru-baru ini yang melibatkan warga negara China yang hilang atau menghilang di Kamboja,” ujar Wang dalam pernyataan resmi yang disiarkan melalui akun WeChat Kedubes China, seperti dikutip dari AFP, Sabtu (17/1/2026).

Menurut Wang, sebagian besar kasus berbahaya yang menimpa warga negara China di Kamboja berkaitan langsung dengan industri penipuan daring. Praktik tersebut dinilai bertentangan dengan semangat persahabatan dan kerja sama yang selama ini terjalin antara Beijing dan Phnom Penh.

Data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan, di pusat-pusat scam di Kamboja terdapat sedikitnya 100 ribu orang yang bekerja atau dipaksa bekerja menjalankan aksi penipuan daring. Awalnya, target utama penipuan adalah penutur bahasa Mandarin, namun kini jaringan kejahatan transnasional tersebut telah memperluas operasinya ke berbagai bahasa dan negara.

Sebagian pelaku penipuan diketahui bekerja secara sukarela, namun banyak pula warga negara asing yang menjadi korban TPPO, dijebak dengan iming-iming pekerjaan, lalu dipaksa bekerja di bawah ancaman kekerasan dan penyekapan.

Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) memperkirakan, kejahatan penipuan daring telah menyebabkan kerugian hingga US$37 miliar atau sekitar Rp625 triliun di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara sepanjang 2023.

Lembaga Amnesty International menuding pemerintah Kamboja “dengan sengaja mengabaikan” berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh geng kejahatan siber di wilayahnya.

Namun, pemerintah Kamboja membantah tudingan tersebut dan mengklaim telah mengambil langkah konkret untuk menekan industri ilegal itu. Salah satunya dengan mendeportasi taipan kelahiran China, Chen Zhi, yang dituduh mengoperasikan sejumlah pusat penipuan daring di Kamboja. Chen telah dipulangkan ke China untuk diproses hukum.

Dalam beberapa bulan terakhir, China juga tercatat meningkatkan pengejaran terhadap tokoh-tokoh kunci industri scam di seluruh Asia Tenggara, dengan tujuan membawa mereka ke pengadilan di wilayah China.

Langkah tegas Beijing ini menegaskan keseriusan China dalam memerangi kejahatan siber lintas negara sekaligus memberi sinyal kuat kepada negara-negara kawasan agar tidak menjadi tempat berkembangnya jaringan penipuan daring dan TPPO. (Mun)