Iran Mulai Buka Blokir Internet Secara Bertahap Usai Kerusuhan Besar Januari 2026

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Iran tengah mempertimbangkan pembukaan kembali akses internet secara bertahap setelah lebih dari sepekan memberlakukan pemblokiran komunikasi berskala nasional menyusul gelombang kerusuhan dan demonstrasi antipemerintah.

Kantor berita AFP melaporkan bahwa pada Minggu (18/1/2026), akses internet mulai dapat digunakan secara terbatas dari kantor beritanya di Teheran. Meski demikian, sebagian besar layanan internet, termasuk jaringan seluler, masih mengalami gangguan di berbagai wilayah Iran.

Pemulihan komunikasi dilakukan secara parsial. Panggilan internasional dilaporkan sudah kembali normal sejak Selasa lalu, sementara layanan pesan singkat (SMS) mulai pulih pada Sabtu pagi. Pada Sabtu malam, kantor berita Tasnim mengutip pernyataan otoritas terkait yang menyebutkan bahwa akses internet akan dipulihkan secara bertahap, meski tanpa penjelasan rinci mengenai jadwal maupun cakupannya.

Tasnim juga melaporkan, dengan mengutip sumber informasi yang tidak disebutkan namanya, bahwa aplikasi pesan lokal akan kembali diaktifkan melalui intranet domestik Iran. Selama masa pemadaman, pemerintah mengandalkan jaringan intranet nasional untuk menopang layanan penting, seperti situs media lokal, aplikasi transportasi daring, layanan pengiriman, hingga sistem perbankan.

Televisi pemerintah Iran sejak Sabtu turut mempromosikan penggunaan aplikasi pesan lokal, termasuk Rubika, sebagai alternatif komunikasi di tengah pembatasan internet global.

Pemblokiran komunikasi ini disebut sebagai langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dan diterapkan ketika seruan demonstrasi antipemerintah meningkat tajam. Selama beberapa hari, layanan pesan teks dan panggilan internasional—bahkan di sejumlah kasus panggilan lokal—tidak dapat diakses.

Sebelum pemadaman terbaru, sejumlah platform media sosial global seperti Instagram, Facebook, X, Telegram, dan YouTube memang telah lama diblokir di Iran. Akses ke platform tersebut umumnya hanya dapat dilakukan melalui jaringan virtual private network (VPN).

Aksi protes yang pecah sejak 28 Desember lalu dinilai sebagai tantangan terbesar bagi kepemimpinan Iran sejak gelombang demonstrasi besar pada 2022, yang dipicu oleh kematian Mahsa Amini dalam tahanan. Namun, dalam beberapa hari terakhir, intensitas demonstrasi dilaporkan mulai menurun.

Hingga kini, pemerintah Iran belum merilis angka resmi korban jiwa akibat kerusuhan tersebut. Kelompok pemantau hak asasi manusia yang berbasis di Norwegia, Iran Human Rights (IHR), menyatakan sedikitnya 3.428 orang telah dipastikan tewas. Perkiraan lain menyebut jumlah korban bisa melampaui 5.000 orang dan bahkan mencapai 20.000.

Sementara itu, saluran oposisi Iran International yang berbasis di luar negeri mengklaim sedikitnya 12.000 orang tewas, mengutip sumber senior pemerintah dan keamanan. Klaim tersebut dibantah keras oleh lembaga peradilan Iran.

Pemerintah Iran menegaskan bahwa demonstrasi awalnya berlangsung damai sebelum berubah menjadi kerusuhan yang disertai perusakan fasilitas publik. Otoritas juga menuding adanya campur tangan asing, khususnya dari Amerika Serikat dan Israel.

Pada Sabtu, Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menyatakan bahwa “beberapa ribu” orang tewas akibat aksi yang menurutnya dipicu oleh “agen-agen” asing yang menghasut kerusuhan di dalam negeri. (Mun)