Kementan Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana di Sumbar

AKTUALITAS.ID – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Pekerjaan Umum secara maraton sejak bencana melanda Provinsi Sumbar telah mengoperasikan sejumlah ekskavator untuk mengeruk sedimen yang menumpuk di sejumlah aliran sungai.

Tidak hanya itu, dalam program rehabilitasi sawah terdampak bencana Kementan juga menyiapkan bantuan berupa benih atau bibit, alat dan mesin pertanian (alsintan) hingga pupuk bagi petani di Provinsi Aceh, Sumut dan Sumbar.

Kementan hari ini merehabilitasi atau memulihkan sawah-sawah yang terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat (Sumbar).

“Pencanangan rehabilitasi sawah ini dilakukan secara serentak di tiga provinsi terdampak bencana yaitu Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat,” kata Staf Khusus Menteri Pertanian Bidang Kebijakan Pertanian, Sam Herodian di Kabupaten Solok, Provinsi Sumbar, Kamis (15/1/2026).

Khusus di Sumbar, Kementan mencatat terdapat 6.451 hektare (ha) sawah yang terdampak bencana dan tersebar di 14 kabupaten dan kota.

Dalam pendataan itu, Kementan membagi sawah kategori rusak ringan, sedang dan berat. Khusus sawah rusak ringan hingga sedang tercatat sebanyak 3.624 ha.

“Sementara untuk sawah rusak berat ada 2.000 lebih ha,” sebut Sam Herodian.

Ia menyampaikan sebelum rehabilitasi sawah dilakukan pemerintah daerah atau dinas terkait terlebih dahulu menyelesaikan administrasi. Setelah itu, proses pemulihan dilakukan secara serentak di kabupaten dan kota yang terdampak bencana.

Rehabilitasi sawah akan dimulai dari pengerukan material banjir berupa pasir, batu-batuan dan kayu yang terbawa arus banjir bandang pada akhir November 2025.

Pada tahap ini Kementan terlebih dahulu memprioritaskan sawah kategori rusak ringan hingga sedang dengan waktu pengerjaan Januari-Februari 2026.

Herodian memastikan Kementan akan membantu rehabilitasi seluruh areal persawahan yang terdampak bencana alam.

Selain itu, pemerintah pusat melalui kementerian terkait juga melakukan normalisasi sungai berupa pengerukan. Normalisasi sungai ini sangat mendesak mengingat areal persawahan sangat bergantung dengan aliran air irigasi.

(Ari WIbowo/goeh)