Kebakaran Depot Minyak Rusia, Indonesia Perlu Antisipasi Dampak Jangka Panjang

AKTUALITAS.ID – Akibat serangan drone Ukraina, depot minyak milik Rusia di Kota Penza terbakar pada Jumat (23/1/2026) waktu setempat. Indonesia diminta perlu mengantisipasi dampak jangka panjang atas kejadian tersebut.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet berpendapat efek ketegangan geopolitik tersebut terhadap Indonesia tidak bersifat langsung, melainkan melalui jalur harga.

“Kita masih net importir minyak, jadi ketika harga global naik, biaya impor energi ikut naik. Efek lanjutannya bisa terasa ke ongkos transportasi, logistik, sampai harga barang, yang ujung-ujungnya menekan inflasi dan daya beli,” ujar Yusuf saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Sabtu.

Secara global, kebakaran depot minyak Rusia akibat serangan drone kali ini kemungkinan tidak langsung memotong pasokan minyak dunia secara besar. Tetapi, menurut Yusuf, pasar energi sangat sensitif. Ketika terjadi gangguan di negara produsen seperti Rusia, yang bergerak bukan hanya suplai fisik, tetapi juga psikologi pasar.

“Risiko geopolitik naik, investor minta premi lebih tinggi, dan itu biasanya membuat harga minyak dunia lebih mudah terdorong naik dan jadi lebih volatil,” jelasnya.

Sementara itu bila Pemerintah Indonesia mengambil langkah menahan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam negeri, maka tekanan akan pindah ke fiskal melalui beban subsidi.

“Jadi, walaupun jangka pendek mungkin masih terkendali, kalau konflik dan serangan ke infrastruktur energi Rusia berlanjut, risikonya ke ekonomi domestik akan makin terasa,” katanya menambahkan.

Maka dari itu, Yusuf menilai Pemerintah Indonesia perlu memperkuat diversifikasi sumber impor agar tidak bergantung terhadap satu kawasan rawan konflik.

Di samping itu, cadangan strategis minyak juga harus memadai untuk menjadi bantalan ketika harga global melonjak.

Secara paralel, percepatan transisi energi perlu terus didorong agar ketergantungan impor makin turun, misalnya biofuel, gas, dan energi terbarukan.

“Terakhir, kebijakan fiskal harus fleksibel, dengan subsidi yang tepat sasaran, supaya stabilitas harga terjaga tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tuturnya.

(Yan Kusuma/goeh)