Selamatkan Lumbung Pangan Nasional, PKB Minta Pemerintah Serius Tangani Banjir

AKTUALITAS.ID – Ancaman gagal panen dinilai semakin nyata. Dengan biaya tanam rata-rata mencapai Rp10-12 juta per hektare, total kerugian petani di berbagai daerah terdampak banjir diperkirakan dapat menembus angka triliunan rupiah. Karena itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemerintah menyiapkan kompensasi atau subsidi penggantian modal tanam secara langsung.

Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah luar biasa dalam menangani dampak banjir yang meluas di sejumlah wilayah lumbung pangan nasional.

Banjir yang merendam ribuan hektare sawah dinilai tidak bisa lagi diperlakukan sebagai bencana rutin, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan pangan nasional dan keberlangsungan hidup petani.

“Petani adalah pahlawan pangan kita. Ketika mereka kehilangan sawah, modal, dan harapan, negara tidak boleh hadir setengah-setengah. Ini bukan sekadar soal banjir, tapi soal masa depan pangan dan kesejahteraan rakyat kecil,” kata Wakil Ketua Harian DPP PKB Najmi Mumtaza Rabbany, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (24/1/2026).

Gus Najmi, sapaan akrabnya, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi para petani yang sawahnya terendam banjir, khususnya di kawasan Pantura Jawa seperti Demak, Kudus, dan Pati, serta sejumlah wilayah di Sumatera dan Sulawesi.

PKB menilai langkah pertama yang harus segera dilakukan adalah pendataan yang akurat, transparan, dan menyeluruh terhadap seluruh petani terdampak. Pemerintah pusat dan daerah diminta turun langsung ke lapangan agar tidak ada petani yang terlewat dari skema bantuan hanya karena persoalan administrasi.

“Kita tidak bisa hanya bergantung pada skema asuransi pertanian yang jangkauannya terbatas. Negara harus hadir melalui alokasi anggaran darurat agar petani bisa segera menanam kembali setelah air surut,” tegasnya.

Lebih lanjut, PKB mengingatkan bahwa penurunan produksi padi akibat banjir berpotensi memicu kenaikan harga beras secara nasional.

Pemerintah diminta segera melakukan mitigasi stok pangan dan tidak menjadikan kondisi ini sebagai alasan untuk membuka keran impor beras yang justru berpotensi menekan harga gabah petani di kemudian hari.

Selain penanganan jangka pendek, PKB juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap infrastruktur pertanian dan tata ruang di wilayah lumbung pangan.

Pembangunan nasional dinilai harus lebih berpihak pada kebutuhan dasar petani, seperti normalisasi sungai, perbaikan jaringan irigasi, penguatan tanggul, serta pembangunan waduk yang manfaatnya langsung dirasakan di tingkat sawah.

“Banjir tahunan tidak boleh terus menjadi ritual yang menghantui petani kita. Ini alarm keras bahwa infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas,” kata Gus Najmi.

PKB juga menginstruksikan seluruh kader dan anggota legislatifnya, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk aktif mengawal penyaluran bantuan agar berjalan cepat dan tidak berbelit-belit.

“Petani butuh solusi hari ini, bukan janji prosedural,” tuturnya.

PKB menegaskan akan terus berada di garis depan dalam memperjuangkan hak-hak petani. Kedaulatan pangan hanya dapat terwujud apabila petani dilindungi dan disejahterakan melalui kebijakan yang adil dan berpihak.

(Yan Kusuma/goeh)