Menkeu: Jangan Sampai Pedagang Online Diuntungkan

AKTUALITAS.ID – Masa keemasan belanja online tanpa beban pajak kini resmi berakhir! Pemerintah melalui Menteri Keuangan Suahasil Nazara akhirnya ‘memukul’ transaksi perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Dalih utamanya: menyelamatkan nasib pedagang konvensional fisik yang kian tercekik akibat persaingan tak sehat.

Selama ini, konsumen yang berbelanja di mal atau gerai fisik selalu dipungut PPN, sementara transaksi daring seringkali bebas melenggang tanpa beban yang sama. Ketimpangan ekstrem inilah yang akhirnya disasar oleh Kementerian Keuangan.

“Pajak PMSE esensinya adalah untuk memperbaiki level playing field (kesetaraan persaingan), meskipun tingkat pajak untuk yang online lebih kecil,” tegas Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Aturan main ini memaksa seluruh transaksi digital tunduk pada perlakuan perpajakan yang setara. Faktanya, tak hanya e-commerce domestik yang dibidik. Raksasa digital lintas negara seperti platform streaming video berlangganan asing sudah lebih dulu diseret masuk ke dalam jaring pungutan pajak pemerintah.

Kini, mesin penarik PPN untuk transaksi digital domestik resmi dipanaskan. Penerimaan pajak dari sektor ini mulai dikonsolidasikan pada November 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dipastikan akan mulai menagih setoran dan mengonsolidasikan laporan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam waktu dekat. “Pembayaran pajak tersebut dijadwalkan berlangsung pada pertengahan November,” kunci Suahasil. (Bowo/Mun)