Jokowi Minta Transportasi Jabodetabek Dikelola Terintegrasi

AKTUALITAS.ID – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar transportasi di Jabodetabek dikelola secara terintegrasi dan terkoordinir. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, selama ini pengelolaan transportasi di Jabodetabek tumpang tindih antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Sehingga penyediaan layanan transportasi antar daerah pun tak berjalan maksimal. Karena itu, nantinya Kemendagri akan mengkoordinasi daerah seperti DKI, Jawa Barat, Tangerang, dan kementerian. Sedangkan di tingkat pusat akan dikoordinasi langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden.

“Jangan sampai nantinya menentukan dua stasiun transit saja antara pemda DKI, BUMN dan kementerian itu tumpang tindih,” kata Tjahjo usai rapat terbatas pengelolaan transportasi Jabodetabek di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (8/1).

Ia mencontohkan, tak berjalannya pembangunan LRT di Bandung lantaran tak disetujui oleh DPRD setempat. Masalah transportasi massal inipun dinilainya menambah kemacetan lalu lintas di Jabodetabek. Bahkan, kerugian akibat kemacetan di Jabodetabek ini hampir mencapai Rp 100 triliun.

Karena itu, dalam rapat terbatas ini, Presiden menginstruksikan agar pengelolaan transportasi Jabodetabek harus terintegrasi dan terkoordinir. “Sekarang ini bagaimana membangun jaringan antara Jakarta, Bekasi sampai Jakarta-Bogor, Jakarta-Tangsel, Jakarta-Tangerang, lalu dari airport ini karena ada busnya, MRT, LRT-nya ini harus terintegrasi,” ujar dia.

Menurut Tjahjo, Presiden menilai dalam pengelolaan transportasi Jabodetabek ini melibatkan banyak instansi namun manajemen pengelolaannya tak maksimal. Ia pun meminta agar manajemen pengelolaan itu dipersingkat.

“Urusan jembatan Suramadu itu ada Pemkot, Sumenep, pemda provinsi, ada badan otoritas jembatan Suramadu. Tinggal menyebrang saja ada empat,” kata Tjahjo.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menambahkan, penyerdehanaan koordinasi perlu dilakukan untuk mengkoordinasikan perbedaan wilayah geografis dan juga perbedaan otoritas pengelolaan. “Ini nanti diserahkan kepada wapres untuk mengkomunikasikan mengkoordinasikan perbedaan wilayah geografis dan perbedaan otoritas yang mengelola itu yang akan disesuaikan,” tambah dia.