NASIONAL
Pemerintah Dituding Abaikan Dunia Pendidikan
AKTUALITAS.ID – Pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai pemerintah telah abai dan bertindak tidak adil di dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini. Menurutnya ketidakadilan itu terjadi karena salah satu unsur penting di dunia pendidikan yang tidak diperhatian secara layak oleh pemerintah. Masih banyak tenaga honorer K2 dan Non K yang hanya […]
AKTUALITAS.ID – Pimpinan Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra menilai pemerintah telah abai dan bertindak tidak adil di dalam dunia pendidikan di Indonesia saat ini.
Menurutnya ketidakadilan itu terjadi karena salah satu unsur penting di dunia pendidikan yang tidak diperhatian secara layak oleh pemerintah. Masih banyak tenaga honorer K2 dan Non K yang hanya mendapatkan kesejahteraan sebesar Rp 200 ribu sampai Rp 300 ribu saja saat ini.
“Mereka telah memberikan pengabdian yang begitu besar tapi sekadar ketika ada pengangkatan PNS mereka justru tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah,” kata Sutan, saat diskusi bertema ‘ Wajah Pendidikan Indonesia’ di Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Ketua DPD Gerindra Jambi itu turut menjelaskan, honorer K2 yang belum diangkat berjumlah 351.965. Sedangkan saat ini kebutuhan guru PNS sejumlah 988.133.
Sementara itu, lanjut Sutan, selain tenaga K2, pemerintah dianggap juga telah menelantarkan tenaga non K yang menurut Sutan juga sebenarnya mempunyai peran yang cukup penting meskipun untuk Non K hanya berada di posisi operator.
“Ini merupakan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk itulah persoalan guru honorer menjadi priorits di pemerintahan prabowo sandi. Kami akan perjuangkan untuk kesejahteraan mereka dan bergairah untuk mereka bisa semakin mengabdi di dunia pendidikan,” pungkasnya.
Di kesempatan yang sama Nurul Hamidah Pimpinan Forum Honorer Guru dan Tenaga Kependidikan meminta agar pemerintah bisa segera menyelesaikan carut marut yang tak kunjung selesai tersebut. Hal tersebut dikarenakan, terhambatnya penyelesaian masalah tenaga K2 semakin memperlambat penyelesaian status Non-K
“Kami mengharapkan adanya regulasi untuk non k karena sampai dengan saat ini untuk non k belum mendapatkan pengakuan dari pemerintah daerah seperti persoalan SK termasuk juga upah yang saat ini masih seadanya,” tutup Nurul. (Kiki Budi Hartawan).
-
RIAU05/04/2026 23:00 WIBPolres Pelalawan Ungkap Kasus Karhutla, Penegakan Hukum Diperkuat untuk Efek Jera
-
FOTO06/04/2026 15:53 WIBFOTO: Presiden Prabowo Beri Penghormatan Terakhir untuk Tiga Prajurit TNI, Pahlawan Perdamaian Dunia Gugur di Misi UNIFIL Lebanon
-
JABODETABEK05/04/2026 21:00 WIBBanyak Dikeluhkan Warga, Pemprov DKI Copot Banner-Video Iklan Film Horor
-
NASIONAL06/04/2026 07:00 WIBData Terbaru KPU: Pemilih Kota Blitar Tembus 122 Ribu
-
DUNIA05/04/2026 22:30 WIBJenguk Personel di Lebanon, TNI Jamin Keselamatan Tugas UNIFIL
-
RAGAM05/04/2026 23:30 WIBSegera Tayang di Netflix, Dua Serial Baru “Peaky Blinders”
-
JABODETABEK06/04/2026 05:30 WIBBMKG Prediksi Jakarta Diguyur Hujan Seharian 6 April 2026
-
NASIONAL06/04/2026 06:00 WIBTak Terima Difitnah Danai Isu Ijazah Jokowi, JK Resmi Polisikan Rismon Hari Ini

















