Connect with us

NASIONAL

Cina Klaim Natuna, Sohibul: Buat Apa Investasi Kalau Korbankan Kedaulatan

AKTUALITAS.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Sohibul Iman mengingatkan soal kasus China yang mengklaim Natuna. Ia meminta ,agar persoalan investasi jangan sampai mengorbankan kedaulatan negara. “Janganlah mengait-ngaitkan kedaulatan dengan persoalan investasi. Itu dua hal yang sangat jauh sekali. Investasi kita butuhkan, tetapi kalau itu kemudian mengorbankan kedaulatan, buat apa investasi,” kata Sohibul di […]

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Sohibul Iman mengingatkan soal kasus China yang mengklaim Natuna. Ia meminta ,agar persoalan investasi jangan sampai mengorbankan kedaulatan negara.

“Janganlah mengait-ngaitkan kedaulatan dengan persoalan investasi. Itu dua hal yang sangat jauh sekali. Investasi kita butuhkan, tetapi kalau itu kemudian mengorbankan kedaulatan, buat apa investasi,” kata Sohibul di DPP PKS, Jakarta, Senin (6/1/2020).

Dia bilang, Pemerintah RI pastinya menghormati persahabatan dengan Cina. Tetapi, tak mentolerir kalau sahabat tersebut mencederai aturan-aturan persahabatan itu sendiri.

“China terbukti masuk ke perairan Indonesia dan itu sudah dinyatakan tidak sah. Jadi, PKS mendorong Pemerintah Indonesia, untuk bersikap tegas, karena ini menyangkut kedaulatan Indonesia. Kami minta Pak Jokowi, kemudian Pak Menko Polhukam dan juga Menhan untuk bersikap tegas,” jelas Sohibul.

Terkait sikap beda sejumlah menteri, ia meminta Jokowi menyatukan pendapat para pejabat pembantunya. Hal ini penting, agar jangan dibiarkan ada aneka ragam pendapat.

“Karena itu, akan melemahkan kita, dari sisi pihak luar mereka akan sangat enjoy melihat di antara pejabat sendiri berbeda pendapat. Kita minta pak Jokowi meningkatkan pengelolaan pemerintahannya,” kata Sohibul.

Ia meminta, para menteri mengikuti apa yang disampaikan Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Sebab, pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan yang meminta jangan dibesar-besar dianggap tak ada ketegasannya sama sekali.

“Walau kemudian alasan ini adalah bagian dari diplomasi, yang harus diplomasi seperti itu justru menlu sebetulnya. Yang ini harusnya lebih tegas, kok terbalik, menlu tegas, malah yang ini justru berdiplomasi,” tutur Sohibul.

TRENDING