Nasional
KPK: 50 Menteri dan Wamen Kabinet Prabowo-Gibran Belum Lapor LHKPN
AKTUALITAS.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa dari 109 menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih periode 2024–2029, sebanyak 50 orang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Hingga saat ini, baru 59 pejabat yang memenuhi kewajiban pelaporan tersebut.
“Menteri dan wakil menteri ada 109 orang. Sudah lapor LHKPN 59 orang, belum lapor 50 orang,” ujar Deputi Bidang Pencegahan dan Eksekusi KPK, Pahala Nainggolan, Kamis (14/11/2024).
Selain menteri dan wakil menteri, pejabat lain yang baru dilantik, seperti utusan khusus, penasihat khusus, dan staf khusus, juga diwajibkan melaporkan LHKPN. Dari tujuh pejabat utusan khusus, baru dua orang yang menyerahkan laporan, sementara dari tujuh penasihat khusus, empat sudah memenuhi kewajiban. Satu staf khusus juga belum melapor.
Pahala menegaskan bahwa para pejabat baru memiliki waktu tiga bulan sejak pelantikan untuk menyelesaikan laporan harta kekayaannya. Dengan waktu yang tersisa sekitar dua bulan, KPK menawarkan bantuan untuk mempermudah pengisian laporan.
“Kami siap membantu, kalau perlu kami kirim tim, terutama bagi yang belum pernah melapor. Kalau yang sudah pernah, kami harapkan mereka bisa memenuhi kewajiban ini sebelum tiga bulan,” ujarnya.
Pelaporan LHKPN merupakan kewajiban berdasarkan undang-undang untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas para pejabat negara. Aturan ini juga mencakup pejabat penasihat khusus, utusan khusus, dan staf khusus yang tugasnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024. Perpres ini ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 18 Oktober 2024, sebelum masa jabatannya berakhir.
Keberadaan penasihat khusus dan utusan khusus dimaksudkan untuk mendukung tugas-tugas Presiden di luar kewenangan kementerian dan instansi pemerintah lainnya.
KPK berharap seluruh pejabat Kabinet Prabowo-Gibran dapat segera melengkapi kewajiban pelaporan ini untuk memastikan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan. (Enal Kaisar)
- POLITIK20 jam lalu
PKB Jadi Partai Pertama Usulkan Pemilihan Gubernur Lewat DPRD
- Multimedia16 jam lalu
FOTO: Kemendag Dukung Bina Diskon Guna Genjot Daya Beli Masyarakat
- EkBis21 jam lalu
Tarif PPh 15% untuk Perusahaan Asing Berlaku 2025, Tax Holiday Tetap Ada dengan Penyesuaian
- Multimedia19 jam lalu
FOTO: Rupiah Ditutup Menguat Hari Ini
- POLITIK24 jam lalu
Usulan Prabowo soal Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, Bahlil: Masih Dalam Kajian
- Nasional23 jam lalu
KSAD Akan Kerahkan Satuan Tempur di Kalimantan Dukung Swasembada Pangan
- Jabodetabek19 jam lalu
Kecelakaan Dua Mobil di Jalur Contraflow Tol Cibubur, Lalin Arah Jakarta Terjadi Kepadatan
- Nasional18 jam lalu
Menhan Sjafrie Sjamsoeddin Ditunjuk Prabowo Pimpin Dewan Pertahanan Nasional