MUI Desak Presiden Prabowo Tunda Rencana Kenaikan PPN Menjadi 12 Persen

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menunda rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen, yang dijadwalkan berlaku mulai 1 Januari 2025. Anwar berargumen bahwa kebijakan tersebut tidak tepat diterapkan di tengah kondisi perekonomian yang lesu dan penurunan daya beli masyarakat.

“Untuk kebaikan semua pihak, sebaiknya pemerintah menunda pelaksanaan kenaikan PPN 12 persen tersebut sampai keadaan dunia usaha dan ekonomi masyarakat mendukung untuk itu,” ungkap Anwar dalam keterangan pers pada Kamis, (26/12/2024).

Dia menegaskan pentingnya pemerintah menepati janjinya untuk memberikan kebijakan yang memberdayakan dan pro rakyat. Anwar juga merujuk pada UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), yang mengamanatkan kenaikan PPN. Namun, dia berpendapat bahwa memaksakan kebijakan tersebut di situasi sekarang justru berpotensi melanggar konstitusi yang mengutamakan kemakmuran rakyat.

“Hal demikian jelas tidak sesuai dengan amanat konstitusi karena konstitusi mengharapkan semua tindakan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus diarahkan bagi terciptanya sebesar-besar kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Kenaikan PPN yang diusulkan mencakup semua barang yang sebelumnya dikenakan pajak, termasuk kebutuhan sehari-hari seperti sabun mandi, makanan siap saji di restoran, pulsa telepon, tiket konser, hingga layanan streaming seperti Netflix. Kebijakan ini turut memicu reaksi negatif di kalangan masyarakat, yang terlihat dari aksi demonstrasi dan petisi di platform change.org dengan judul “Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN!” yang sudah ditandatangani oleh 194.433 orang pada pagi ini.

Dengan semakin banyaknya suara penolakan, MUI berharap pemerintah dapat mempertimbangkan kembali keputusan ini demi kepentingan masyarakat dan kondisi ekonomi yang lebih baik. (Damar Ramadhan)