Anggota DPR Usul untuk Selidiki Dalang Pagar Laut di Pantai Utara Tangerang

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Saleh mengajukan usulan untuk membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna menyelidiki dalang di balik keberadaan pagar laut yang kontroversial di pantai utara kawasan Tangerang, Banten.

Menurut Rahmat, pagar laut tersebut telah menimbulkan kegaduhan publik dan mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan ruang laut, penerbitan izin tanah, serta penegakan hukum.

“Pagar laut ini sudah sangat menjadi perhatian publik dan memunculkan kegaduhan.

Beruntung Presiden Prabowo segera memerintahkan pembongkaran sehingga niat atas pembuatan pagar laut itu terpatahkan,” ungkap Rahmat dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (21/1/2025).

Dia mengacu pada pernyataan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid, yang mengakui keberadaan pagar laut sepanjang 30 kilometer di Tangerang yang sudah bersertifikat Hak Guna Bangunan (HGB).

Hal ini, menurut Rahmat, menunjukkan adanya pelanggaran dalam pengelolaan wilayah laut untuk kepentingan bisnis.

Pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono yang menegaskan bahwa pagar laut tersebut adalah ilegal memperkuat argumennya.

Usai menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Menteri KKP mengumumkan bahwa pembongkaran pagar laut akan dilakukan pada Rabu (22/1/2025) bersama dengan TNI AL.

Rahmat juga menyoroti anomali dalam penerbitan HGB yang terjadi sebelum proses reklamasi. Menurutnya, HGB seharusnya diterbitkan setelah reklamasi dilakukan dan melalui permohonan resmi.

“Adanya 263 bidang tanah di atas pagar laut yang memiliki Sertifikat HGB menjadi tanda tanya besar,” katanya.

Dengan merujuk pada aspek-aspek tersebut, Rahmat mendorong agar DPR segera membentuk Pansus untuk menyelidiki kasus pagar laut di Tangerang, agar tidak ada pelanggaran serupa yang terjadi di kemudian hari dan agar masyarakat mendapat kejelasan tentang masalah ini. (Enal Kaisar)