Kepala BGN Keluhkan Gaji Pegawai Tertunda Akibat Serapan Anggaran Rendah

AKTUALITAS.ID – Situasi mengejutkan terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Komisi IX DPR RI pada Selasa (6/5/2025). Kepala BGN, Dadan Hindayana, secara blak-blakan menyampaikan bahwa seluruh jajaran struktural di lembaganya hingga saat ini belum menerima gaji.

Hal tersebut disampaikan Dadan saat memaparkan realisasi anggaran BGN yang menurutnya masih sangat rendah per awal Mei 2025. “Badan Gizi memiliki anggaran Rp71 Triliun dan sampai hari ini kita baru bisa menyerap Rp2,386 Triliun. Jadi baru kurang lebih 3,36 persen,” ujar Dadan di Kompleks Parlemen Senayan.

Dadan merinci, serapan anggaran untuk pos pegawai saat ini bahkan hanya berada di angka 0,01 persen. Keterlambatan pencairan ini, kata Dadan, disebabkan oleh alokasi awal anggaran yang masih difokuskan pada program-program prioritas BGN, seperti perekrutan sarjana penggerak pembangunan, ahli gizi, dan akuntan.

“Perlu bapak ibu ketahui seluruh struktural Badan Gizi sampai sekarang masih belum menerima gaji,” keluh Dadan di hadapan anggota Komisi IX DPR.

Ia mengakui, kondisi gaji yang tertunda ini sangat mengganggu operasional internal BGN dan berpotensi menurunkan motivasi kerja para pegawainya. Padahal, menurut Dadan, para pegawai BGN telah berkomitmen untuk menjalankan program unggulan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun demikian, Dadan menyatakan optimisme situasi ini hanya bersifat sementara. Ia berharap pencairan gaji untuk para pegawainya dapat segera terealisasi dalam waktu dekat.

“Jadi kami mungkin baru bulan ini atau bulan depan akan menerima gaji, sehingga nanti pencairan di bidang pegawai ini akan lebih cepat setelah bulan depan,” harapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto diketahui sempat menggelar rapat bersama jajaran Badan Gizi Nasional (BGN) di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (3/5/2025). Pertemuan tersebut kemungkinan membahas berbagai aspek terkait kinerja dan program BGN.

Pengakuan Kepala BGN ini tentu menjadi sorotan, mengingat lembaga tersebut mengelola anggaran yang sangat besar namun masih terkendala dalam pemenuhan hak dasar para pegawainya. Komisi IX DPR RI diharapkan dapat menindaklanjuti permasalahan ini untuk memastikan kelancaran operasional BGN dan kesejahteraan pegawainya. (Ari Wibowo/Mun)