Puan Maharani: Usulan Gelar Pahlawan untuk Soeharto Harus Dikaji

AKTUALITAS.ID – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada Presiden ke-2 RI Soeharto harus melalui proses kajian mendalam oleh Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

“Setiap usulan gelar itu harus melalui dewan yang memang bertugas mengkaji kelayakannya, apakah layak diberikan atau tidak,” ujar Puan kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (27/5/2025).

Sebagai cucu Proklamator sekaligus Presiden pertama RI Soekarno, Puan menekankan pentingnya obyektivitas dalam proses penilaian. Ia mengajak semua pihak untuk menyerahkan sepenuhnya proses tersebut kepada lembaga yang berwenang.

“Biar dewan itu yang menilai dan memutuskan secara obyektif, apakah usulan-usulan itu memang layak diterima atau tidak,” tambahnya.

Wacana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto sebelumnya memicu kontroversi. Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Gerakan Reformasi 1998 menolak usulan tersebut. Penolakan itu disuarakan dalam diskusi bertajuk “Refleksi 27 Tahun Reformasi: Soeharto Pahlawan atau Penjahat HAM?” yang digelar di Jakarta pada Sabtu (24/5/2025).

Para aktivis menilai rekam jejak Soeharto, khususnya terkait pelanggaran hak asasi manusia dan tindakan represif selama Orde Baru, tidak sejalan dengan nilai-nilai reformasi. Oleh karena itu, menurut mereka, gelar pahlawan nasional tidak pantas diberikan kepada sosok yang dinilai kontroversial dalam sejarah bangsa.

Meskipun demikian, Puan menekankan bahwa keputusan akhir sepenuhnya berada di tangan Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan. Ia berharap kajian dilakukan dengan adil, transparan, dan berdasarkan fakta sejarah yang obyektif. (PURNOMO/DIN)