DPR Usul Masa Tinggal Jemaah Haji di Arab Saudi Dipersingkat Jadi 30 Hari

AKTUALITAS.ID – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengusulkan pemangkasan masa tinggal jemaah haji Indonesia di Arab Saudi dari 41 hari menjadi 30 hari. Usulan tersebut masuk dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang telah disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (26/8/2025).

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menyatakan pemangkasan durasi bertujuan untuk menekan pembiayaan haji tanpa mengurangi kualitas layanan. “Kami ingin waktunya dipotong dari 41 hari menjadi 30 hari,” ujar Marwan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (25/8).

Marwan menambahkan, penggunaan bandara alternatif seperti Taif dapat menjadi solusi teknis untuk mempercepat kepulangan jemaah. “Kalau Presiden berkenan meyakinkan pihak Saudi atau Raja, kita bisa memakai bandara di Taif. Dalam hitungan teknis hal itu memungkinkan,” katanya.

Selain durasi, DPR juga menyoroti pembagian kuota tambahan haji. Marwan menegaskan penambahan kuota harus dibahas bersama pemerintah agar tidak mengganggu hak jemaah reguler. “Kuota tambahan ini bisa 10 ribu, 20 ribu, atau 30 ribu. Tapi tidak boleh pemerintah tiba-tiba membagi 50 ribu karena itu akan menggerus hak jemaah reguler yang sudah lama menunggu antrean,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa komposisi kuota tetap 92 persen untuk jemaah reguler dan 8 persen untuk jemaah khusus, kecuali jika keuangan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak mampu menanggung subsidi. “Kalau keuangan BPKH tidak mampu, maka komposisi itu tidak bisa diterapkan. Jadi harus dibicarakan di DPR,” pungkasnya.

Dalam revisi UU tersebut, DPR dan pemerintah juga menyepakati perubahan kelembagaan Badan Penyelenggara Haji menjadi Kementerian Haji. Perubahan ini masuk dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pemerintah dan telah disetujui oleh Panitia Kerja Komisi VIII DPR.

“Bunyi DIM pemerintah sudah kementerian, dan kita senang saja karena memang itu usulan kita. Kita sudah mendesak presiden agar dijadikan kementerian,” kata Marwan.

Ia menjelaskan pemisahan antara Kementerian Haji dan Kementerian Agama akan memperjelas tugas pokok dan fungsi masing-masing lembaga. “Sudah disepakati bunyi pasalnya, sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindih,” ujarnya.

Meski demikian, struktur kelembagaan Kementerian Haji belum dibahas secara rinci. “Belum sampai ke strukturnya, karena belum dibahas bab kelembagaan. Tapi rumusan usulan DPR menyebutkan struktur kementerian bisa sampai di tingkat kabupaten,” tutup Marwan. (Ari Wibowo/Mun)