MPR Goes to Campus ke-40, Eddy Dorong 2026 Jadi Tahun Mitigasi Krisis Iklim

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan pentingnya mitigasi krisis iklim dalam kegiatan MPR Goes to Campus perdana tahun 2026 yang digelar di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat (UM Sumbar). Kampus tersebut menjadi perguruan tinggi ke-40 yang dikunjungi dalam rangkaian program MPR Goes to Campus.

Program yang diinisiasi Eddy sejak menjabat sebagai Pimpinan MPR RI pada November 2024 itu bertujuan memperkuat literasi kebangsaan sekaligus mendorong keterlibatan kampus dalam isu-isu strategis nasional, salah satunya krisis iklim.

Dalam pemaparannya, Eddy menegaskan bahwa Indonesia saat ini tidak lagi sekadar menghadapi perubahan iklim, melainkan sudah memasuki fase krisis iklim.

“Saya tidak mau lagi menggunakan istilah perubahan iklim karena yang terjadi saat ini sudah pada tahap krisis iklim. Harus ada upaya serius untuk mencegah agar krisis ini tidak semakin parah dan berubah menjadi bencana iklim,” ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (10/1/2026).

Doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia tersebut menjelaskan, sepanjang tahun 2025 dampak krisis iklim paling dirasakan oleh kelompok masyarakat miskin dan rentan. Fenomena seperti banjir rob, hujan ekstrem berkepanjangan, hingga bencana alam di sejumlah daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, menurutnya telah memperlihatkan ketimpangan dampak krisis iklim.

“Dampak paling besar selalu dirasakan oleh rakyat kecil. Ini harus menjadi alarm serius bagi negara,” tegasnya.

Atas dasar itu, Waketum Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mendorong pemerintah menetapkan tahun 2026 sebagai tahun mitigasi krisis iklim. Ia menilai, tanpa agenda mitigasi yang jelas, terstruktur, dan lintas sektor, risiko krisis iklim akan semakin memburuk.

Selain itu, Eddy juga menekankan pentingnya percepatan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim sebagai payung hukum nasional.

“Selama ini kebijakan iklim Indonesia masih tersebar dalam berbagai regulasi sektoral yang belum sepenuhnya terkoordinasi. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum yang menyatukan perencanaan, pelaksanaan, pendanaan, hingga evaluasi kebijakan iklim lintas sektor dan lintas pemerintahan,” jelasnya.

Menurut Eddy, keberadaan undang-undang khusus perubahan iklim akan memberikan kepastian arah kebijakan jangka panjang serta memperkuat akuntabilitas negara dalam memenuhi komitmen penurunan emisi.

Lebih lanjut, Eddy mendorong sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam menyusun kebijakan mitigasi krisis iklim. Ia menilai kampus memiliki peran strategis melalui riset, kajian ilmiah, dan data empiris yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan publik.

“Sejak awal saya mendorong agar kampus dilibatkan. Riset dan data ilmiah dari universitas sangat penting agar kebijakan mitigasi iklim benar-benar tepat sasaran dan berdampak,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan MPR Goes to Campus di Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat merupakan bagian dari rangkaian kunjungan kerja Eddy Soeparno di Sumatera Barat. Sehari sebelumnya, ia juga menyalurkan bantuan bagi korban bencana banjir di Kabupaten Agam, Sumatera Barat. (Mun)