Eddy Soeparno: Parpol Harus Dialog Cari Titik Temu soal Sistem Pilkada

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Eddy Soeparno menanggapi beragam pandangan partai politik terkait usulan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Eddy menegaskan, perbedaan sikap antarpartai merupakan hal yang wajar dalam demokrasi dan harus disikapi dengan dialog untuk mencari titik temu.

Eddy menyampaikan hal tersebut merespons pernyataan sejumlah elite PDIP yang menolak wacana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Menurutnya, setiap partai politik memiliki prinsip dan posisi politik masing-masing yang patut dihormati.

“Saya kira dinamika seperti itu terjadi di mana saja. Untuk isu-isu tertentu, masing-masing partai memiliki standing position. Kami tentu menghormati posisi masing-masing dan semua partai,” kata Eddy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/1/2025).

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai ruang diskusi mengenai sistem pilkada di Indonesia masih terbuka lebar, khususnya di parlemen. Ia menekankan bahwa perdebatan politik harus bermuara pada kepentingan masyarakat luas.

“Terbuka ruang untuk kita lakukan diskusi dan dialog. Dengan adanya dialog itu, kita mencari titik temu,” ujar Eddy.

Ia menegaskan, titik temu tersebut harus dibangun dengan satu tujuan utama, yakni mendahulukan kepentingan rakyat di atas kepentingan politik kelompok atau partai.

“Titik temu di antara semua pemangku kepentingan dengan tujuan satu, kita mendahulukan kepentingan masyarakat di atas segala-galanya,” sambungnya.

Lebih lanjut, Eddy menyoroti praktik politik transaksional dan mahalnya biaya pemilu yang dinilainya sangat terasa pada Pemilu 2024. Kondisi tersebut, menurutnya, menjadi alasan kuat untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi pemilu dan pilkada.

“Undang-undang pemilu memang perlu dilakukan evaluasi karena kondisi di lapangan senantiasa berubah. Terutama kita saksikan di Pemilu 2024 kemarin, money politics dan politik biaya mahal itu sangat terasa,” kata Eddy Soeparno.

Eddy berharap ke depan ada payung hukum yang lebih kuat untuk meminimalisir praktik politik uang, sekaligus memperkuat kualitas demokrasi dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. (Mun)