Nalar Bangsa Dukung Langkah Prabowo Lawan Kepentingan Importir dan Oligarki

AKTUALITAS.ID – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan bahwa negara harus hadir dan berani melawan mafia impor yang selama ini merusak industri nasional, khususnya sektor tekstil dan garmen. Penegasan tersebut tercermin dalam arahan tegas Presiden saat memanggil sejumlah menteri ke Hambalang untuk membahas langkah penguatan industri tekstil nasional.

Arahan Presiden Prabowo dinilai sebagai deklarasi perlawanan negara terhadap praktik impor destruktif, kepentingan rente, serta kebijakan ekonomi liberal yang selama bertahun-tahun melemahkan daya saing industri dalam negeri.

Direktur Eksekutif Nalar Bangsa Institute, Farhan A. Dalimunthe, menyatakan bahwa industri tekstil Indonesia selama ini dipaksa bersaing secara tidak adil dengan produk impor murah yang masuk melalui praktik dumping, penyelundupan, dan manipulasi perdagangan.

“Negara sebenarnya mengetahui praktik-praktik ini, tetapi terlalu lama membiarkannya terjadi. Akibatnya, pabrik tutup, buruh kehilangan pekerjaan, dan pasar domestik dikuasai produk asing. Ini bukan kegagalan industri, melainkan kegagalan keberanian negara,” ujar Farhan dalam siaran persnya, Senin (12/1/2026).

Menurutnya, Presiden Prabowo secara konsisten mengingatkan bahwa demokrasi dan ekonomi tidak boleh dikuasai oleh uang dan kepentingan pemilik modal. Dalam berbagai kesempatan, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kedaulatan negara tidak boleh tunduk pada kekuatan pasar bebas yang merugikan rakyat.

“Demokrasi dan ekonomi tidak boleh dikuasai oleh uang. Kalau yang berdaulat adalah pemilik modal, itu bukan demokrasi, itu penipuan atas nama rakyat,” tegas Presiden Prabowo dalam sejumlah pidato kenegaraan.

Farhan menilai pernyataan tersebut memiliki relevansi langsung dengan kebijakan industri nasional. Ketika kebijakan perdagangan dikuasai oleh kepentingan importir dan oligarki rente, maka industri dalam negeri pasti menjadi korban.

Karena itu, arahan Presiden di Hambalang harus dimaknai sebagai perintah politik yang jelas untuk menghentikan pembiaran dan melawan kepentingan sempit yang merusak produksi nasional. Penguatan industri tekstil, kata dia, tidak akan efektif tanpa langkah tegas seperti pembatasan impor destruktif, penindakan penyelundupan, evaluasi perjanjian perdagangan yang merugikan, serta keberpihakan nyata negara dalam pembiayaan, energi, dan pengadaan.

Presiden Prabowo juga berulang kali menegaskan bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri dan tidak terus-menerus bergantung pada bangsa lain.

“Kita tidak bisa selamanya bergantung pada bangsa lain. Kita harus berdaulat di bidang pangan, energi, dan industri,” tegas Presiden Prabowo dalam berbagai forum kenegaraan.

Industri tekstil dan garmen, lanjut Farhan, merupakan bagian strategis dari kedaulatan industri nasional sekaligus penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Oleh karena itu, konsistensi pelaksanaan kebijakan di lapangan menjadi kunci utama.

“Kami menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto dan menuntut konsistensi pelaksanaannya. Jika dijalankan setengah hati, yang diuntungkan hanya mafia impor. Namun jika negara benar-benar hadir, industri nasional akan bangkit dan rakyat akan merasakan keadilan ekonomi yang sesungguhnya,” pungkas Farhan. (Mun)