Nalar Bangsa Institute: Kebijakan DHE Adalah Cara Negara Mengunci Kebocoran Kekayaan Nasional

AKTUALITAS.ID – Dewan Pembina Nalar Bangsa Institute, Bin Bin Firman Tresnadi, menilai kegaduhan seputar kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) justru membuka wajah lama persoalan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kritik keras dari sebagian eksportir bukan soal efisiensi usaha, melainkan jeritan akibat berakhirnya kenyamanan lama dalam memanfaatkan celah sistem devisa nasional.

Hal tersebut disampaikan Bin Bin dalam siaran pers, Sabtu (17/1/2026). Ia menegaskan, selama bertahun-tahun Indonesia menghadapi paradoks serius: ekspor tinggi dan neraca dagang surplus, namun cadangan devisa stagnan dan nilai tukar rupiah tetap rapuh.

“Ini bukan anomali statistik, melainkan konsekuensi dari ideologi liberalisme ekonomi yang membiarkan devisa hasil kerja rakyat Indonesia mengendap di luar negeri, sementara negara menanggung seluruh risikonya,” tegas Bin Bin.

Ia menilai kebijakan DHE merupakan titik balik ketika negara berhenti menutup mata terhadap kebocoran devisa yang telah berlangsung lama. Presiden Prabowo Subianto, kata dia, sejak awal telah menyampaikan sikap tegas bahwa kekayaan nasional tidak boleh terus-menerus berada di luar negeri.

“Kekayaan Indonesia terlalu lama tidak tinggal di Indonesia. Tidak boleh ada pengusaha besar yang kaya raya sementara negaranya lemah,” ujar Bin Bin mengutip pernyataan Presiden.

Menurutnya, DHE bukan sekadar retorika politik, melainkan koreksi struktural atas praktik ekonomi lama yang merugikan negara. Nada serupa juga ditegaskan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang secara terbuka menyebut kebijakan ini sebagai langkah menutup kebocoran sistemik.

“Kenapa selama ini memanipulasi sistem? Terpaksa kita lakukan ini untuk menutup kebocoran. Biar saja protes, peraturan kita yang bikin,” ujar Purbaya, sebagaimana dikutip dalam siaran pers tersebut.

Bin Bin menilai pernyataan itu membongkar praktik lama yang kerap disamarkan dengan jargon “iklim usaha”. Selama ini, keuntungan diekspor dan diparkir di luar negeri, sementara negara dipaksa menguras cadangan devisa untuk menjaga stabilitas rupiah. Ketika negara meminta devisa dipulangkan, justru dituduh represif.

“Itu ironi besar. Keuntungan diprivatisasi, kerugiannya dinasionalisasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, kebijakan DHE Indonesia justru tergolong moderat jika dibandingkan dengan negara lain. Tiongkok, India, Malaysia, hingga Rusia, memiliki aturan repatriasi devisa yang jauh lebih ketat demi menjaga stabilitas mata uang dan kedaulatan ekonomi.

“Semua negara itu sepakat pada satu prinsip: devisa adalah instrumen kedaulatan, bukan mainan segelintir elite ekonomi,” kata Bin Bin.

Karena itu, ia menilai kritik keras terhadap DHE lebih mencerminkan ketakutan kelompok tertentu yang selama ini menikmati sistem longgar. Menurutnya, kegaduhan terjadi bukan karena negara salah langkah, tetapi karena negara akhirnya menyentuh wilayah yang selama ini kebal kebijakan.

“DHE bukan sekadar soal dolar. Ini soal keberanian negara mengatakan cukup sudah kekayaan nasional mengalir keluar tanpa kendali,” tegasnya.

Bin Bin menyebut kebijakan DHE sebagai langkah awal menuju ekonomi Indonesia yang benar-benar berdaulat. Ia meyakini, setiap kebijakan berdaulat akan selalu memunculkan resistensi dari pihak-pihak yang selama ini diuntungkan oleh ketidakberdaulatan.

“Dan biasanya, mereka yang paling berisik adalah mereka yang paling kehilangan,” pungkasnya. (Mun)