Eddy Soeparno: Indonesia Perlu Strategi Mitigasi untuk Hadapi Krisis Iklim

AKTUALITAS.ID – Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam fase krusial dalam merespons dampak nyata perubahan iklim yang semakin dirasakan masyarakat. Dampak tersebut terlihat dari meningkatnya frekuensi dan intensitas bencana alam di berbagai wilayah Tanah Air.

Pernyataan itu disampaikan Eddy saat mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan dalam pertemuan dengan Menteri Perubahan Iklim dan Lingkungan Uni Emirat Arab (UEA), Dr Amna bint Abdullah Al Dahak Al Shamsi, dalam rangkaian agenda Abu Dhabi Sustainability Week di Abu Dhabi.

Dalam pertemuan tersebut, Eddy menyampaikan komitmen Indonesia untuk memperkuat kebijakan nasional dalam menghadapi krisis iklim. Sebagai pimpinan MPR RI, ia menegaskan terus mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengelolaan Perubahan Iklim.

“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim ini penting untuk memastikan kebijakan iklim Indonesia berjalan secara terkoordinasi, terukur, dan berkeadilan,” ujar Eddy dalam keterangannya, Sabtu (17/1/2026).

Menurut Eddy, perubahan iklim bukan semata isu lingkungan, melainkan persoalan pembangunan berkelanjutan yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan, energi, ekonomi, hingga keadilan sosial.

Ia menjelaskan, RUU tersebut dirancang untuk memperkuat tata kelola nasional dalam menghadapi perubahan iklim secara menyeluruh, mulai dari mitigasi, adaptasi, pengurangan risiko bencana, hingga pemulihan pasca-bencana.

“RUU ini juga diharapkan mampu menjawab tantangan koordinasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang selama ini kerap menjadi kendala dalam penanganan dampak perubahan iklim secara terpadu,” lanjutnya.

Dalam konteks global, Eddy menilai dialog dan kerja sama dengan UEA menjadi sangat strategis. Pasalnya, UEA memiliki pengalaman dalam pengembangan transisi energi, pembiayaan iklim, serta inovasi teknologi untuk menghadapi tantangan perubahan iklim di wilayah dengan kondisi geografis yang rentan.

Ia pun menegaskan bahwa Indonesia terbuka untuk memperkuat kerja sama internasional, baik melalui pertukaran pengetahuan, investasi hijau, maupun pengembangan skema pembiayaan adaptasi iklim.

“RUU Pengelolaan Perubahan Iklim bertujuan menurunkan emisi sesuai target Net Zero Emission (NZE) 2060, sekaligus memastikan negara memiliki kapasitas mitigasi dalam menghadapi bencana yang semakin sering terjadi,” pungkas Eddy. (Mun)