Mensos Desak Wali Kota Denpasar Cabut Pernyataan soal Penonaktifan PBI BPJS

AKTUALITAS.ID – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul, melayangkan teguran keras kepada Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara. Teguran ini terkait pernyataan Wali Kota Denpasar mengenai penonaktifan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinilai menyesatkan dan tidak sesuai fakta.

Gus Ipul secara tegas membantah adanya instruksi dari Presiden Prabowo Subianto untuk menonaktifkan PBI BPJS Kesehatan bagi masyarakat yang masuk dalam kategori Desil 6 sampai 10, sebagaimana diklaim oleh Wali Kota Denpasar.

Dalam keterangannya usai berkoordinasi dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), Jumat (13/2/2026), Gus Ipul menyayangkan informasi keliru tersebut beredar di ruang publik.

“Pernyataan itu menyesatkan dan sungguh membuat masyarakat bingung, karena yang disampaikan jauh dari fakta. Seakan-akan Presiden menginstruksikan menonaktifkan PBI. Ini sungguh menyesatkan,” tegas Gus Ipul.

Ia menekankan bahwa informasi yang tidak valid ini berpotensi menjadi fitnah dan memperparah penyebaran hoaks di tengah masyarakat yang sedang membutuhkan kepastian layanan kesehatan.

Atas kekeliruan tersebut, Kementerian Sosial menuntut agar Wali Kota Denpasar segera mengklarifikasi, mencabut pernyataannya, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka.

“Saya minta Wali Kota Denpasar mencabut pernyataannya dan meminta maaf. Jangan sampai ini menjadi sesuatu yang dianggap kebenaran,” lanjut Gus Ipul. “Ini bisa jadi fitnah dan menyebar hoaks. Karena tidak ada instruksi dari Presiden seperti yang disampaikan.”

Daripada menyebarkan narasi yang membingungkan, Gus Ipul mengajak seluruh pemerintah daerah untuk fokus pada langkah substantif, yakni perbaikan data. Ia mendorong sinergi antara pusat dan daerah dalam membenahi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data terkait lainnya agar bantuan sosial tepat sasaran.

“Saya mengajak semua, mari kita perbaiki data kita. Kerja sama pemerintah pusat, daerah, dan kementerian lembaga untuk memperbaiki data DTSEN,” imbaunya.

Polemik ini bermula ketika Wali Kota Denpasar, I Gusti Ngurah Jaya Negara, menyebut dalam sebuah wawancara bahwa penonaktifan 24.401 peserta BPJS Kesehatan di wilayahnya adalah imbas dari instruksi Presiden melalui Kemensos. Ia mengklaim instruksi tersebut menyasar penonaktifan PBI Desil 6 hingga 10.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi lanjutan dari pihak Pemkot Denpasar terkait asal muasal klaim instruksi presiden tersebut. (Bowo/Mun)