DPR Ingatkan WFH Jangan Ganggu Kinerja Perusahaan

AKTUALITAS.ID – Wacana penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan bagi sektor swasta menuai perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pemerintah diminta berhati-hati agar kebijakan tersebut tidak berdampak negatif terhadap kinerja perusahaan.

Anggota Komisi II DPR, Ujang Bey, menegaskan bahwa sektor swasta memiliki karakteristik berbeda dibanding aparatur sipil negara (ASN), terutama dalam hal target dan produktivitas kerja.

Menurutnya, penerapan WFH memang berpotensi memberikan manfaat, seperti efisiensi energi dan pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM). Namun, kebijakan tersebut harus disusun secara matang agar tidak mengganggu stabilitas operasional perusahaan.

“Pemerintah harus hati-hati menerapkan program WFH. Swasta memiliki target kinerja yang ketat, sehingga jangan sampai kebijakan ini justru mengganggu produktivitas,” ujar Ujang dalam keterangannya, Senin (23/3/2026).

Ia menilai pemerintah perlu menetapkan secara jelas sektor dan jumlah pekerja yang akan terdampak kebijakan tersebut, baik dari kalangan ASN maupun swasta. Selain itu, durasi pelaksanaan WFH juga harus dirancang dengan terukur.

Dengan perencanaan yang jelas, dampak kebijakan dapat dihitung secara lebih akurat, termasuk potensi penghematan energi serta konsekuensi terhadap performa perusahaan.

Lebih lanjut, Ujang menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha sebelum kebijakan diterapkan. Hal ini dinilai krusial agar implementasi WFH tidak menurunkan kualitas pelayanan publik maupun kinerja sektor swasta.

Wacana WFH ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong efisiensi dan adaptasi pola kerja modern. Namun, DPR mengingatkan bahwa keseimbangan antara efisiensi dan produktivitas harus tetap menjadi prioritas utama. (Bowo/Mun)