3 Prajurit TNI Gugur, DPR Desak RI Lawan Israel

AKTUALITAS.ID – Tragedi gugurnya tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam misi perdamaian di Lebanon memicu kecaman keras dari berbagai pihak. DPR RI mendesak pemerintah Indonesia mengambil langkah tegas terhadap Israel melalui jalur diplomasi internasional.

Berdasarkan laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dua prajurit TNI tambahan yang tergabung dalam misi UNIFIL dilaporkan gugur akibat ledakan di wilayah Lebanon selatan. Insiden ini terjadi setelah sebelumnya satu prajurit TNI tewas dalam serangan serupa.

Juru bicara UNIFIL, Kandice Ardiel, menyatakan bahwa kedua insiden tersebut sedang diselidiki secara terpisah untuk mengetahui penyebab pasti ledakan.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan berpotensi dikategorikan sebagai kejahatan perang.

Kecaman juga datang dari anggota Komisi I DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, yang menilai serangan tersebut bukan sekadar insiden biasa.

“Ini bukan kecelakaan perang. Ini pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan tidak bisa ditoleransi,” tegasnya.

Ia menilai agresi militer Israel di kawasan perbatasan Lebanon semakin brutal dan mengabaikan keselamatan pasukan perdamaian yang berada di bawah mandat resmi PBB.

Senada, anggota DPR lainnya, Sarifah Ainun Jariyah, meminta pemerintah Indonesia segera mengambil langkah diplomatik yang lebih tegas, termasuk menekan Israel melalui forum Board of Peace (BoP).

“Langkah diplomatik bisa dilakukan melalui berbagai jalur, termasuk BoP yang di dalamnya terdapat Israel,” ujarnya.

Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri RI menegaskan kecaman keras terhadap serangan tersebut dan menyerukan investigasi menyeluruh serta transparan.

Pemerintah Indonesia juga menyampaikan belasungkawa mendalam atas gugurnya prajurit TNI yang tengah menjalankan misi mulia menjaga perdamaian dunia.

Dengan meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan kelompok Hizbullah di Lebanon selatan, DPR juga meminta evaluasi serius terhadap penempatan pasukan TNI di wilayah konflik, termasuk kemungkinan penarikan sementara demi keselamatan prajurit.

Peristiwa ini menjadi sorotan internasional dan menguji komitmen dunia dalam melindungi pasukan penjaga perdamaian yang seharusnya berada dalam perlindungan hukum global. (Bowo/Mun)