DPR Sebut WFH Jumat Berpotensi Jadi Long Weekend

AKTUALITAS.ID – Kebijakan pemerintah yang menetapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap hari Jumat menuai kritik dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menilai kebijakan tersebut tidak ideal dan berpotensi menurunkan produktivitas kerja aparatur.

Menurutnya, penetapan hari Jumat sebagai jadwal tetap WFH berisiko menciptakan efek “long weekend” yang dapat mengganggu efektivitas pelayanan publik.

“Pilihan hari Jumat ini berpotensi berubah menjadi long weekend dan melenceng dari tujuan awal,” ujar Khozin, Rabu (1/4/2026).

Meski demikian, ia mengakui bahwa pemerintah memiliki kewenangan penuh dalam mengatur sistem kerja birokrasi, termasuk penerapan WFH sebagai bagian dari diskresi administratif.

Untuk itu, DPR meminta pemerintah menerapkan sistem pengawasan yang ketat agar kinerja ASN tetap terjaga. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan kehadiran digital hingga evaluasi berkala terhadap output kerja pegawai.

Selain itu, DPR juga mengingatkan bahwa kebijakan WFH seharusnya tidak hanya menjadi simbolis, tetapi mampu memberikan dampak nyata, terutama dalam menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dan mengurangi kemacetan.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan bahwa ASN yang menjalankan WFH tetap akan dipantau secara digital.

Melalui sistem geo-location pada perangkat telepon seluler, pemerintah dapat memastikan ASN benar-benar bekerja dari rumah dan tidak menyalahgunakan kebijakan tersebut.

“Kita bisa memastikan ASN benar-benar melaksanakan WFH melalui pemantauan lokasi,” jelas Tito.

Namun demikian, tidak semua sektor dapat menerapkan WFH. Sejumlah layanan publik strategis seperti kesehatan, pendidikan, perizinan, hingga layanan darurat tetap diwajibkan bekerja dari kantor demi menjaga pelayanan kepada masyarakat.

DPR pun mendorong agar kebijakan ini terus dievaluasi secara berkala dan dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperbaiki sistem transportasi serta mengurangi polusi di kota-kota besar. (Bowo/Mun)