Habiburokhman: Polri Harus Konsisten Tindak Anggota Bermasalah

AKTUALITAS.ID – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, meminta Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk tidak risau terhadap keberadaan oknum anggota yang melanggar aturan, selama institusi tetap bertindak tegas dan transparan.

Hal tersebut disampaikan Habiburokhman dalam diskusi publik bertajuk “UNIPOL: Menyiapkan Personel Polri yang Presisi” yang digelar di Auditorium Mutiara PTIK, Senin (13/4/2026).

Dalam forum tersebut, ia menyoroti pentingnya percepatan reformasi di tubuh Polri yang dinilai semakin relevan seiring terbukanya ruang demokrasi di Indonesia.

“Semua institusi pasti ada oknum yang melanggar. Yang terpenting adalah bagaimana respons institusi terhadap pelanggaran tersebut,” ujar Habiburokhman.

Politikus Partai Gerindra itu menilai Polri saat ini menjadi salah satu institusi negara yang paling responsif dan terbuka dalam memberikan sanksi kepada anggotanya yang terbukti melanggar aturan.

Ia bahkan membandingkan transparansi Polri dengan lembaga negara lain, yang menurutnya sering kali tidak memberikan kejelasan terkait sanksi terhadap pelanggaran internal.

“Kalau di institusi lain, publik sering kesulitan melacak sanksinya. Tapi di Polri, pelanggaran kecil saja bisa berujung pada pemecatan tidak dengan hormat (PTDH) dan itu disampaikan secara terbuka,” jelasnya.

Lebih lanjut, Habiburokhman menekankan bahwa integritas merupakan tantangan utama dalam setiap lembaga negara, termasuk Polri. Oleh karena itu, keberanian untuk bertindak tegas terhadap oknum menjadi indikator penting dalam menjaga kepercayaan publik.

Ia juga mengapresiasi kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang dinilai tidak alergi terhadap keterbukaan informasi kepada publik.

Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama untuk menunjukkan bahwa pelanggaran yang terjadi merupakan tindakan individu, bukan kebijakan institusi.

“Sejelek apa pun kondisi suatu institusi, selama terbuka kepada publik, masyarakat masih bisa memberikan kepercayaan,” katanya.

Selain itu, Komisi III DPR RI memastikan akan terus mendorong proses penegakan hukum yang transparan melalui berbagai forum, termasuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

Habiburokhman juga menilai Polri selama ini cukup responsif dalam menindaklanjuti berbagai masukan dan kesimpulan yang disampaikan DPR.

Dengan dorongan tersebut, DPR berharap Polri dapat terus menjaga konsistensi dalam penegakan hukum yang transparan dan tegas, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum semakin kuat. (Bowo/Mun)