7 Oknum Polisi di Mamuju Jalani Sanksi Akibat Dugaan Pengeroyokan Kader HMI

AKTUALITAS.ID – Dugaan aksi pengeroyokan terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) di Kabupaten Mamuju oleh sejumlah oknum polisi berbuntut panjang. Tujuh anggota polisi yang diduga terlibat dalam insiden tersebut kini dijatuhi sanksi penempatan khusus (patsus) dan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Bidpropam Polda Sulbar.

Kejadian bermula pada Rabu (1/1/2025) malam, ketika seorang anggota polisi mengunjungi kekasihnya di asrama putri Ikatan Pelajar Mahasiswa Mamuju Tengah (IPM-Mateng) di Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju. Aksi tersebut mendapat teguran dari salah seorang mahasiswa karena dilakukan pada larut malam, memicu keributan yang melibatkan oknum polisi tersebut.

Tidak terima ditegur, anggota polisi itu memanggil beberapa rekannya, yang kemudian diduga melakukan pengeroyokan terhadap mahasiswa di lokasi kejadian. Akibat insiden ini, salah satu kader HMI mengalami luka-luka.

Merespons peristiwa tersebut, massa HMI menggelar aksi unjuk rasa di depan Mapolresta Mamuju sebagai bentuk protes atas tindakan tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat. Namun, aksi tersebut sempat diwarnai ketegangan dan saling dorong antara demonstran dan pihak kepolisian.

Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Slamet Wahyudi, menyampaikan permohonan maaf atas insiden ini dan memastikan pihaknya akan bertindak tegas.

“Kapolda Sulbar, Irjen R. Adang Ginanjar, memberikan atensi khusus terhadap kasus ini. Siapa pun anggota Polri yang terlibat akan ditindak tegas sesuai prosedur yang berlaku. Malam itu juga bapak Kapolda turun langsung ke lokasi untuk menyampaikan permintaan maaf kepada pihak HMI,” ujar Kombes Slamet.

Ia juga menjelaskan bahwa tindakan anggota Polri tersebut telah melanggar norma etika dan kesopanan. 

“Sebagai pemuda dan bagian dari masyarakat timur, tindakan berkunjung larut malam sudah tidak sesuai norma. Teguran dari mahasiswa mestinya disikapi dengan bijak, bukan dengan tindakan berlebihan seperti ini,” tambahnya.

Kasus ini menjadi pengingat penting tentang pentingnya integritas dan etika, khususnya bagi aparat penegak hukum. Polda Sulbar berjanji untuk mengawal proses hukum secara transparan demi menjaga kepercayaan publik. (NAUFAL/RIHADIN)