Fantastis, Total Kerugian Banjir Bandang Sumbar Tembus Rp33,5 Triliun

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Provinsi Sumatra Barat menyatakan total kerugian dan kerusakan akibat bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda akhir November 2025 mencapai Rp33,5 triliun. Rinciannya, kerusakan fisik tercatat sebesar Rp15,63 triliun dan total kerugian ekonomi mencapai Rp17,91 triliun.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi, menyampaikan bahwa angka tersebut mencerminkan beban besar yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah daerah, serta menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan pemulihan, rehabilitasi, dan rekonstruksi pasca bencana. “Angka ini harus menjadi dasar perencanaan anggaran dan prioritas program agar pemulihan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujar Mahyeldi di Kota Padang.

Dari total kerugian, sektor infrastruktur menanggung dampak paling berat dengan nilai kerugian mencapai Rp14,16 triliun, mencakup jalan, jembatan, jaringan air bersih, dan fasilitas publik lainnya. Kerusakan pada sektor permukiman juga signifikan, tercatat sebesar Rp1,45 triliun, yang berdampak langsung pada hunian dan kualitas hidup warga terdampak.

Sektor ekonomi turut terpukul, dengan kerusakan tercatat Rp813 miliar dan kerugian mencapai Rp1,46 triliun, sehingga mengganggu aktivitas usaha dan mata pencaharian masyarakat lokal. Di bidang sosial, kerusakan dan kerugian masing-masing tercatat Rp347 miliar dan Rp255 miliar, meliputi fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial lainnya.

Dari 16 kabupaten dan kota terdampak, Kabupaten Agam mengalami kerusakan dan kerugian terbesar, mencapai Rp10,49 triliun, diikuti Kabupaten Padang Pariaman Rp5,48 triliun, dan Kota Padang Rp4,88 triliun. Kabupaten lain yang juga mencatat kerugian besar antara lain Solok Rp3,09 triliun, Tanah Datar Rp2,94 triliun, dan Pesisir Selatan Rp1,56 triliun.

Gubernur menekankan perlunya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintah pusat, dan pemangku kepentingan lain untuk mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Prioritas awal menurutnya harus diarahkan pada pemulihan infrastruktur kritis, perbaikan permukiman terdampak, serta pemulihan mata pencaharian masyarakat agar ekonomi lokal segera pulih.

Penanganan jangka panjang juga diperlukan untuk mengurangi risiko bencana serupa, termasuk perbaikan tata ruang, penguatan sistem drainase, reboisasi daerah tangkapan air, serta peningkatan kapasitas mitigasi bencana di tingkat komunitas. (Irawan/Mun)