Sengketa Perbatasan Mimika-Deiyai: Krisis Kemanusiaan Menghantui Warga Kapiraya

AKTUALITAS.ID – Ketegangan akibat sengketa tapal batas di wilayah Mimika Barat Tengah kini mencapai titik kritis. Ribuan warga di tiga kampung utama Kapiraya, Wakia, dan Wumuka dilaporkan telah meninggalkan kediaman mereka, menyebabkan wilayah tersebut menjadi “kampung mati” tanpa penghuni.

Tokoh Pemuda Kapiraya, Pius Minama, mengungkapkan bahwa eskalasi konflik ini tidak hanya memicu ketakutan, tetapi juga melumpuhkan total sendi-sendi kehidupan masyarakat adat setempat.

Menurut Pius, konflik yang berlarut-larut ini telah memutus akses masyarakat terhadap hak-hak dasar. Ia menyoroti penghentian aktivitas di berbagai sektor krusial, mulai dari pendidikan dan keagamaan, pembangunan desa, hingga ketahanan pangan.

Ia menjelaskan, saat ini sekolah-sekolah berhenti beroperasi dan rumah ibadah ditinggalkan, proyek infrastruktur kampung terhenti total akibat situasi keamanan yang tidak menentu, dan warga kehilangan mata pencaharian harian karena tidak berani beraktivitas di lahan yang menjadi objek sengketa.

“Saat ini kondisi kampung-kampung tersebut kosong. Kami butuh penjelasan transparan Tim Harmonisasi Kabupaten Mimika mengenai sudah sejauh mana upaya penyelesaian tapal batas Kapiraya,” tegas Pius dalam pernyataannya, Jumat (27/3/2026).

Masyarakat yang kini terdampak mendesak Pemerintah Kabupaten Mimika untuk segera merealisasikan solusi konkret terkait batas wilayah.

Penantian panjang warga terhadap kepastian hukum atas tanah mereka dinilai hanya membuahkan “janji kosong” yang justru memperpanjang masa pengungsian warga.

Pius menekankan bahwa Tim Harmonisasi harus bertanggung jawab secara moral dan administratif untuk segera menyelesaikan pemetaan batas agar warga dapat kembali ke rumah masing-masing dengan rasa aman.

Seruan Kemanusiaan Menjelang Paskah
Situasi kian pilu mengingat mayoritas warga terdampak adalah umat Kristiani yang akan merayakan hari raya Paskah. Tanpa penghasilan dan akses ekonomi yang terputus, warga kini berada dalam kondisi kerentanan pangan.

“Sebagai umat beriman, kami ingin merayakan Paskah dalam damai. Namun dengan kondisi tanpa penghasilan akibat konflik, kami memohon uluran tangan pemerintah kabupaten untuk membantu menunjang kebutuhan warga di pengungsian maupun di titik konflik,” tutup Pius.

(Ahmad/goeh)