Atasi Krisis Air Bersih di Pesisir Mimika, Pemkab Gandeng Sektor Swasta

AKTUALITAS.ID – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mengumumkan perubahan strategi besar dalam pengelolaan fasilitas air bersih. Langkah ini diambil guna mengatasi kegagalan operasional di tingkat desa yang selama ini menghambat akses warga terhadap air layak konsumsi.

Kepala Dinas PUPR Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, mengungkapkan model pengelolaan berbasis komunitas (community-based management) yang diterapkan sebelumnya terbukti tidak berkelanjutan akibat kendala biaya operasional dan teknis.

Menurut Inosensius, banyak fasilitas air bersih yang dibangun pemerintah kini dalam kondisi rusak setelah diserahkan pengelolaannya kepada pihak kampung atau distrik.

“Dalam perjalanan, ada sejumlah biaya operasional yang mereka tidak bisa cover ketika ada kerusakan atau trouble. Akhirnya, mereka mengembalikan penanganan itu ke PUPR,” ujar Inosensius, kepaa Aktualitas, Selasa (31/3/2026).

Selain kendala anggaran, tantangan berat muncul dari maraknya aksi pencurian komponen vital. Fasilitas yang bergantung pada tenaga surya (solar cell) kerap menjadi sasaran penjarahan.

“Saya mengimbau masyarakat untuk menjaga fasilitas yang ada. Di lapangan, aki hingga inverter dicuri. Bagaimana pompa bisa menyala tanpa itu? Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Guna menjamin keberlanjutan layanan, pemerintah tahun ini mengalokasikan anggaran khusus untuk perbaikan di sejumlah titik krusial, mulai dari Distrik Mimika Barat Jauh hingga Mimika Tengah.

Lokasi terdampak meliputi Potowaiburu, Kapiraya, Utamo, Puruka, Kokonao, Atuka, Manasari, dan Nayaro.

Pemerintah juga menggandeng PT Freeport Indonesia dan Koperasi Maria Bintang Laut sebagai mitra profesional.

Pemilihan Koperasi Maria Bintang Laut didasari pada jangkauan personel mereka yang tersebar di hampir seluruh titik pesisir serta pendekatan edukasi melalui basis gereja.

“Kita tidak akan serahkan lagi ke desa atau distrik. Kita serahkan ke pengelola profesional yang menempatkan mekanik di lokasi. Jadi, jika terjadi gangguan, bisa langsung ditangani,” tambah Inosensius.

Sementara itu, di tahun ini, pemerintah juga memulai pembangunan fasilitas air bersih baru dengan sistem desalinasi di Ipaya. Berbeda dengan proyek sebelumnya, fasilitas ini akan langsung dikelola oleh pihak ketiga sejak hari pertama beroperasi.

Langkah ini diharapkan dapat menyelaraskan standar pelayanan di wilayah pesisir dengan wilayah terdampak operasional tambang, sehingga masyarakat dapat menikmati akses air bersih secara kontinu dan jangka panjang. (Ahmad)