Politikus PKB Desak Gatot Nurmantyo Buktikan Peretasan Terhadap Petinggi KAMI

AKTUALITAS.ID – Politikus PKB Abdul Kadir Karding mendesak Presidium KAMI Gatot Nurmantyo membuktikan bahwa ada upaya peretasan terhadap petinggi KAMI. Karding menilai ada aturan hukum, jika hanya verbal hanya menjadi olahan politik.

“Saya kira begini, Pak Gatot musti membuktikan pernyataan beliau bahwa ada upaya peretasan yang dilakukan oleh pihak tertentu terhadap kelompok KAMI, itu harus dibuktikan,” kata Karding kepada wartawan, Kamis (15/10/2020)

“Dan kita punya UU, kita punya aturan hukum, maka pembuktian paling baik adalah lewat jalur hukum. Kalau verbal, olahan-olahan politik saya kira semua bisa ngomong seperti itu,” jelasnya.

Karding mengatakan Gatot tidak perlu menyebut penangkapan petinggi KAMI politis. Namun dia meminta Gatot seharusnya menunggu bukti di pengadilan.

“Kedua, soal apakah penangkapan itu disebut politis atau tidak politis, itu juga nanti kita lihat saja bukti di pengadilan. Toh, pengadilan itu cukup independen dan prosesnya juga transparan. Jadi kita nggak usah menyatakan sesuatu yang kira-kira justru lebih politis daripada substansi sesungguhnya,” kata Anggota Komisi I DPR RI ini.

Karding menyarankan Gatot sebaiknya menunggu proses hukum yang ada. Menurutnya justru Gatot yang tengah berpolitik dengan panggung KAMI.

“Kalau semua yang ditangkap itu dibebaskan karena tidak cukup bukti, nah itu baru boleh ngomong politis atau tidak, mungkin ada unsur itu. Tapi kalau tidak, kalau dia terbukti, maka menurut saya ya Pak Gatot lah yang politis, karena ngolah-ngolah semua yang terkait dengan KAMI untuk bahan panggung-panggung beliau saja,” ujarnya.

Sebelumnya, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) memprotes penangkapan para petingginya oleh polisi. KAMI menilai ada beberapa kejanggalan atas penangkapan tersebut. Mereka menduga penangkapan itu sarat tujuan politis.

Penangkapan petinggi KAMI, khususnya Syahganda Nainggolan, dinilai tidak lazim dan menyalahi prosedur dari laporan polisi dan keluarnya Sprindik. Ditambah penggunaan UU ITE dalam kasus ini.