PKS: Presidential Threshold 20 Persen Timbulkan Timbal Balik Politik

AKTUALITAS.ID – Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu, menilai saat ini biaya politik di Indonesia sangatlah tinggi. Hal ini menyebabkan banyak sosok yang memiliki integritas dan kredibilitas tak bisa maju ke kontestasi nasional. Untuk itu, PKS kembali menyuarakan agar presidential treshold diturunkan.

“Presidential treshold perlu dipertimbangkan kembali, diturunkan. Sehingga banyak pemimpin-pemimpin berkualitas lainnya juga akan ikut tampil dalam kontestasi,” ujar Syaikhu dalam pidato kebangsaan perayaan 50 tahun Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), Jumat (20/8/2021).

Presidential treshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen, kata Syaikhu, justru menimbulkan hubungan timbal balik politik. Karena sosok yang akan maju didukung oleh pihak yang memiliki sumber daya yang tinggi.

“PKS meyakini bahwa negeri ini memiliki banyak stok pemimpin yang memiliki kredibilitas, integritas, dan akseptabilitas untuk memimpin Indonesia ke depan. Asalkan jalan-jalannya tidak tersumbat,” ujar Syaikhu.

Menurutnya, panggung politik Indonesia seharusnya dipenuhi dengan gagasan di setiap kontestasinya. Bukan menjadikannya sebagai ajang tukar tambah kekuasaan oleh segelintir elite politik.

“Demokrasi membutuhkan tukar tambah pemikiran dan pengetahuan, bukan hanya sekedar tukar tambah kekuasaan,” kata Syaikhu.

Demokrasi, kata Syaikhu, membutuhkan rasionalitas argumen dalam berdiskusi. Bukan hanya sekedar absurditas sentimen yang justru menjadikan masyarakat terbelah dan terpolarisasi.

“Bangsa ini membutuhkan kolaborasi bukan segregasi atau polarisasi. Jangan sekali kali membenturkan identitas sesama anak bangsa demi meraih kepentingan kekuasaan,” ujar Syaikhu.

Di samping itu, PKS juga tegas menolak ditambahnya masa jabatan presiden menjadi maksimal tiga periode. Menurutnya, tiga periode masa kepemimpinan hanya memunculkan masalah-masalah baru.

Beberapa di antaranya penyelewengan kekuasaan dan makin tingginya korupsi, kolusi dan nepotisme. Serta menghambat regenerasi dan kaderisasi pemimpin di tingkat nasional.

“Pembatasan dua periode untuk memastikan bahwa kaderisasi kepemimpinan nasional berjalan dengan baik. Rakyat harus diberikan pilihan-pilihan capres baru yang akan memimpin Indonesia ke depan,” ujar Syaikhu.