POLITIK
Megawati Serukan Netralitas Aparat di Pilkada 2024
AKTUALITAS.ID – Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, menyerukan kepada seluruh aparatur negara, termasuk pejabat daerah, TNI, Polri, dan perangkat desa, untuk bersikap netral dalam Pilkada 2024. Ia mengingatkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas akan berujung pada sanksi tegas, termasuk pidana.
“Kepada seluruh aparatur negara, pejabat kepala daerah, TNI, Polri, aparatur sipil negara, camat hingga kepala desa, saya serukan untuk bersikap netral dan tidak boleh berpihak,” kata Megawati dalam video pernyataan yang ditayangkan di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (20/11/2024).
Peringatan Sanksi Hukum
Megawati menegaskan bahwa netralitas pejabat daerah dan aparat keamanan adalah amanat konstitusi. Ia merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PUU-XXII/2024, yang mengatur sanksi pidana bagi pejabat negara yang terbukti tidak netral dalam pilkada.
“Dengan landasan hukum tersebut, siapa saja yang berniat curang dan tidak demokratis akan berhadapan dengan kekuatan rakyat,” tegasnya.
Selain menyerukan netralitas aparatur, Megawati juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan hak pilih sesuai dengan hati nurani, tanpa terpengaruh tekanan atau iming-iming tertentu.
Ia mengingatkan pentingnya menjaga integritas pemilu dan menyebutkan contoh masyarakat Ghana yang mampu menolak politik uang dan rayuan lainnya demi menjaga demokrasi yang sehat.
“Jangan tergoda dengan iming-iming apapun. Mencoblos hanya lima menit, tetapi dampaknya bisa kita rasakan selama lima tahun,” ujarnya.
Pilkada Serentak 2024
Pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024 di 545 daerah, yang mencakup 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Megawati berharap momentum ini menjadi ajang untuk menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis.
“Atas dasar hal tersebut, mari kita wujudkan pilkada yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyat,” pungkas Megawati. (Damar Ramadhan)
-
EkBis22 hours ago
Bayar Pakai QRIS Kena PPN 12%: Penjelasan dan Simulasi Kenaikan Pajak
-
POLITIK21 hours ago
Ketua Komisi II Menentang Pembentukan KPU-Bawaslu Ad Hoc
-
POLITIK19 hours ago
PDIP Optimis Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD Ditolak Masyarakat
-
POLITIK15 hours ago
Gerindra: PDIP Berperan dalam Kenaikan PPN 12 Persen, Jangan Bermain Peran Korban
-
Nasional23 hours ago
Yenny Wahid Kritik Rencana Kenaikan PPN 12 Persen di Haul ke-15 Gus Dur
-
Dunia20 hours ago
Vietnam Rencanakan Pengurangan Kementerian Menjadi 13 Pada 2025 Dalam Upaya Reformasi Birokrasi
-
Jabodetabek20 hours ago
Seorang Anak Jadi Korban Pemerasan di Rumah Kemayoran
-
Jabodetabek24 hours ago
Polisi Masih Buru Dua Pelaku Utama dalam Kasus Bentrokan Mematikan di Jakarta Pusat