DPP PKB Tegur Keras Hasbiallah Ilyas soal Pernyataan OTT KPK

AKTUALITAS.ID – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan teguran keras kepada anggota Komisi III DPR RI, Hasbiallah Ilyas, yang menyebut operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai kegiatan “kampungan” dan pemborosan uang negara. Teguran ini disampaikan oleh Ketua Harian DPP PKB, Ais Shafiyah Asfar, yang menanggapi komentar Hasbiallah dalam sebuah wawancara.

Menurut Ais, pernyataan Hasbiallah tersebut keliru. Ais menegaskan bahwa OTT adalah instrumen penting dalam pemberantasan korupsi meskipun bukan satu-satunya cara untuk mengurangi praktik haram tersebut di Indonesia. “Pak Hasbi saya kira agak keliru soal OTT. Bagi saya, OTT bukan kampungan, bukan juga pemborosan, melainkan OTT ini salah satu instrumen pemberantasan korupsi yang tetap perlu dilakukan,” ujar Ais, Senin (25/11/2024).

Lebih lanjut, Ais menyatakan bahwa meski OTT penting, penurunan angka kasus korupsi lebih ditentukan oleh upaya pencegahan yang lebih efektif dibandingkan penindakan masif. “Pemberantasan korupsi harusnya lebih fokus pada pencegahan. Pencegahan lebih efektif ketimbang penindakan dalam jumlah masif,” jelasnya.

Ais juga mengungkapkan bahwa untuk mengurangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), perlu ada reformasi dalam sistem keuangan dan politik, termasuk penguatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan memperketat sistem seperti e-planning, e-budgeting, dan e-procurement, Ais yakin praktik KKN bisa diminimalisasi bahkan dihentikan, sehingga OTT dapat dikurangi.

Sebelumnya, Hasbiallah Ilyas mendukung pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut OTT KPK sebagai cara “kampungan” dan merugikan uang negara. Dalam rapat fit and proper test terhadap calon Dewan Pengawas (Dewas) KPK, Wisnu Baroto, pada Rabu (20/11), Hasbiallah mengkritik proses OTT yang menurutnya memakan biaya yang besar dan memakan waktu lama. Ia bahkan mengusulkan agar KPK menghubungi pejabat negara yang diduga terlibat korupsi dan memberi peringatan, alih-alih melakukan OTT.

Pernyataan ini menuai kontroversi di kalangan masyarakat dan partai politik, dengan PKB menyarankan agar sikap terhadap upaya pemberantasan korupsi diselaraskan dengan prinsip yang lebih konstruktif dan mendukung penguatan sistem pencegahan yang lebih efektif. (Enal Kaisar)