Puan Maharani Soroti Pilkada 2024 dan Netralitas Aparat dalam Rapat Paripurna DPR

AKTUALITAS.ID – Ketua DPR Puan Maharani memimpin rapat paripurna penutupan masa persidangan I tahun sidang 2024-2025, Kamis (5/12/2024). Dalam sambutannya, Puan menyoroti beberapa isu penting, mulai dari pelaksanaan Pilkada 2024 hingga tantangan terkait PHK massal di Indonesia.

Puan memulai sambutannya dengan menginformasikan bahwa DPR telah menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang mencakup 176 Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk periode 2025-2029. Selain itu, ada 41 RUU yang dijadikan prioritas pada tahun 2025, termasuk enam RUU yang merupakan carry over dari periode DPR sebelumnya. Salah satu capaian signifikan DPR adalah disahkannya RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

“Dalam mencapai sasaran Prolegnas dan RUU Prioritas Tahun 2025, dibutuhkan kerja sama dan komitmen antara DPR dan Pemerintah untuk menyelesaikan pembentukan undang-undang demi memenuhi kebutuhan hukum nasional,” ungkap Puan.

Pada kesempatan tersebut, Puan juga menekankan pentingnya perhatian terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 yang baru saja berlangsung. Ia menilai, meskipun Pilkada Serentak yang digelar di 37 provinsi dan 508 kabupaten/kota telah berjalan lancar, masih banyak yang perlu diperbaiki untuk menyempurnakan proses demokrasi ini. “Pilkada harus benar-benar bebas, jujur, adil, dan rahasia, sehingga rakyat dapat menggunakan kedaulatannya dengan bebas,” tegas Puan.

Puan juga menyinggung isu terkait netralitas aparat dalam Pilkada, yang menjadi perhatian DPR. Ia berharap agar semua pihak memastikan netralitas aparatur negara, terutama dalam proses pemilihan yang berlangsung.

Selain itu, Puan menyampaikan perhatian DPR terhadap sejumlah masalah sosial, seperti PHK massal yang terjadi di berbagai sektor industri, seleksi P3K guru honorer, dan maraknya kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Ia juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap aktivitas penambangan ilegal, penyalahgunaan narkoba, serta kesiapan infrastruktur dalam menghadapi perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025.

Puan berharap, ke depan, Pilkada dapat terus disempurnakan dan dijalankan dengan lebih baik, untuk memastikan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya terwujud dalam setiap proses pemilihan. (Enal Kaisar)