POLITIK
Ganjar Pranowo Tegaskan Tak Boleh Ada ‘Matahari Kembar’ di Pemerintahan
AKTUALITAS.ID – Isu mengenai adanya ‘matahari kembar’ di pemerintahan Indonesia mencuat setelah sejumlah menteri terlihat bersilaturahmi ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di momen Lebaran. Ketua DPP PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, memberikan respons terkait isu tersebut dan menegaskan kepemimpinan harus berorientasi pada satu titik.
“Kalau kemudian konteksnya kemarin orang datang bersilaturahmi, biasa saja,” ujar Ganjar Pranowo, Sabtu (26/4/2025).
Ganjar juga menanggapi penggunaan istilah ‘bos’ yang diungkapkan oleh beberapa menteri saat menyebut Jokowi. Menurutnya, hal itu hanya kelakar dan tidak perlu dipersoalkan. “Orang menyebut ‘bos’ ya, saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan,” katanya.
Namun, mantan calon presiden dalam Pilpres 2024 itu menegaskan prinsip kepemimpinan harus terpusat pada satu titik. Oleh karena itu, ia menyatakan konsep ‘matahari kembar’ tidak boleh ada dalam pemerintahan. “Maka kembar-kembar itu gak boleh ada, toh asumsi-asumsi atau tafsir ada saya kira segera harus diambil alih,” tegasnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno juga telah membantah adanya indikasi ‘matahari kembar’ dalam pertemuan sejumlah pejabat Polri dengan Jokowi di Solo. Ia menegaskan pertemuan tersebut hanya silaturahmi Lebaran dan bukan manuver politik.
“Oh, enggak ada lah itu,” kata Pratikno saat menjawab pertanyaan wartawan mengenai isu ‘matahari kembar’.
Isu ini muncul setelah beberapa menteri dan pejabat terlihat berkunjung ke kediaman Jokowi, yang menimbulkan spekulasi mengenai adanya pengaruh ganda dalam pemerintahan. Ganjar Pranowo, dengan tegas, menekankan pentingnya kesatuan komando dalam kepemimpinan nasional. (Mun/Ari Wibowo)
-
NASIONAL07/05/2026 14:00 WIBDensus 88 Tangkap 8 Teroris di Poso & Parigi
-
EKBIS07/05/2026 14:38 WIBMenguji Kepastian Hukum: 14 Tahun Perjuangan 18 Investor Condotel, Putusan MA Menang Namun Eksekusi Masih Terhalang
-
NASIONAL07/05/2026 10:00 WIBPKS Desak Transparansi Harga BBM demi Lindungi Rakyat
-
JABODETABEK07/05/2026 08:30 WIBWarga Pesisir Jakarta Diminta Waspada Banjir Rob Mei 2026
-
POLITIK07/05/2026 09:00 WIBTiti Anggraini: Masa Depan Pemilu 2029 Suram
-
EKBIS07/05/2026 09:30 WIBKamis Pagi IHSG Terbang 109 Poin ke 7.201
-
RAGAM07/05/2026 15:30 WIBGaji Orang Indonesia Ternyata Masih di Bawah UMP Jakarta
-
RAGAM07/05/2026 13:30 WIBPeneliti Ungkap Bahaya Baru Mikroplastik di Atmosfer