Bukan Fraksi ABRI, Dulu Polisi Pernah Ikut Pemilu Lewat Partai P3RI

AKTUALITAS.ID – Dalam sejarah modern Indonesia, institusi kepolisian dikenal netral dan tidak berpolitik praktis. Namun, menengok ke belakang pada era awal kemerdekaan hingga Orde Lama, rupanya anggota kepolisian pernah memiliki wadah serikat pekerja layaknya buruh pabrik, bahkan ikut bertarung dan memenangkan kursi di Pemilihan Umum (Pemilu).

Wadah tersebut bernama Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia (P3RI). Organisasi ini menjadi bukti dinamika politik kepolisian sebelum akhirnya dilebur ke dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di masa Orde Baru.

Berawal dari Serikat Ala Zaman Kolonial
Akar serikat polisi ini bermula sejak zaman Hindia Belanda. Kala itu, polisi pribumi berhimpun dalam Inlandsche Politie Bond. Tradisi berserikat ini terus berlanjut pasca-kemerdekaan 1945.

Berbagai organisasi lokal bermunculan, seperti Angkatan Muda Polisi RI di Jakarta, Barisan Polisi Istimewa di Solo, hingga Ikatan Buruh Polisi RI di Bojonegoro.

Kesadaran untuk bersatu akhirnya memuncak pada 12 Mei 1946. Dalam sebuah kongres di Madiun, organisasi-organisasi kedaerahan tersebut sepakat melebur menjadi satu wadah nasional: P3RI.

“Organisasi-organisasi yang bersifat kedaerahan itu secara resmi dilebur, dijadikan satu organisasi warga kepolisian yang bersifat nasional bernama Persatuan Pegawai Polisi Republik Indonesia disingkat P3RI,” tulis Memet Tanumidjaja dalam bukunya, Sedjarah Perkembangan Angkatan Kepolisian.

Menuntut Kementerian Sendiri
P3RI bukan sekadar organisasi paguyuban. Mereka memiliki visi politik yang kuat terkait posisi kepolisian dalam tata negara. Di masa itu, P3RI gencar menyuarakan independensi Polri dan menolak ditempatkan di bawah kementerian sipil, seperti Kementerian Kehakiman atau Kementerian Dalam Negeri.

Daniel S. Lev, dalam bukunya Legal Evolution and Political Authority in Indonesia, mencatat bahwa P3RI menuntut dibentuknya “Kementerian Kepolisian” yang independen.

Mereka berargumen bahwa sejak revolusi, peran polisi bukan lagi sekadar asisten pamong praja seperti era kolonial, melainkan “kekuasaan keempat” dalam pemerintahan yang bertugas menjaga kesejahteraan sosial dan keamanan dalam negeri.

Ikut Pemilu 1955 dan Masuk Parlemen
Puncak manuver politik P3RI terjadi menjelang Pemilu 1955. Organisasi ini memutuskan untuk terjun langsung sebagai peserta pemilu.

Hasilnya mengejutkan. Berdasarkan catatan buku Pemilu Indonesia dalam Angka dan Fakta Tahun 1955-1999, P3RI berhasil meraih suara signifikan yang dikonversi menjadi 2 kursi di DPR dan 3 kursi di Konstituante.

Tokoh-tokoh polisi yang duduk di DPR mewakili P3RI antara lain Raden Mohamad Basah dan Memet Tanumidjaja. Sementara di Konstituante, terdapat nama besar seperti Soekarno Djojonegoro (yang kelak menjadi Kapolri periode 1959-1963).

Akhir Era Berserikat
Kiprah politik praktis polisi melalui P3RI berakhir seiring perubahan iklim politik nasional. Setelah Dekrit Presiden 1959 dan menguatnya peran militer, kepolisian kemudian dimasukkan ke dalam struktur ABRI pada masa Orde Baru.

P3RI pun dilebur menjadi Persatuan Anggota Angkatan Kepolisian Republik Indonesia (PAAKRI). Sejak Pemilu 1971, tidak ada lagi serikat pekerja kepolisian yang menjadi peserta pemilu. Anggota polisi aktif kemudian duduk di parlemen bukan sebagai wakil partai/serikat, melainkan melalui mekanisme Fraksi ABRI yang diangkat.

Sejarah P3RI menjadi catatan menarik bahwa institusi Bhayangkara pernah memiliki fase demokratis di mana anggotanya berserikat dan memperjuangkan nasib institusinya melalui jalur parlemen secara mandiri. (Mun)