PKB dan Gerindra Kompak Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ini Alasannya

AKTUALITAS.ID – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menegaskan bahwa partainya sejak lama mendukung wacana pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pernyataan ini disampaikan Cak Imin merespons dukungan Partai Gerindra terhadap usulan tersebut.

“PKB sudah lama mengusulkan itu,” ujar Cak Imin kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/12/2025).

Menurut Cak Imin, sikap PKB terkait mekanisme pemilihan kepala daerah tidak berubah sejak awal. Ia menegaskan bahwa gagasan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota melalui DPRD merupakan bagian dari pandangan politik PKB sejak lama.

“Itu memang sikap PKB sejak lama,” tegasnya.

Sebelumnya, Partai Gerindra secara terbuka menyatakan dukungan terhadap wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD, baik di tingkat gubernur maupun bupati dan wali kota. Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Sugiono, mengatakan mekanisme tersebut layak dipertimbangkan untuk diterapkan ke depan.

“Gerindra berada pada posisi mendukung upaya ataupun rencana untuk melaksanakan pemilukada oleh DPRD, baik di tingkat bupati, wali kota, maupun gubernur,” ujar Sugiono dalam keterangannya, Senin (29/12/2025).

Sugiono menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD dapat memberikan efisiensi signifikan, mulai dari proses penjaringan kandidat, mekanisme pemilihan, hingga penghematan anggaran dan biaya politik.

Ia memaparkan bahwa pada 2015, dana hibah dari APBD untuk pelaksanaan pilkada mencapai hampir Rp7 triliun dan terus meningkat tajam. Pada 2024, anggaran pilkada bahkan menembus angka lebih dari Rp37 triliun.

“Jumlah itu bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih produktif, seperti peningkatan kesejahteraan dan ekonomi rakyat. Ini sesuatu yang perlu kita pertimbangkan secara serius,” kata Sugiono.

Selain soal anggaran, Gerindra juga menyoroti mahalnya ongkos politik yang harus dikeluarkan calon kepala daerah. Menurut Sugiono, biaya kampanye yang tinggi kerap menjadi penghambat bagi figur-figur kompeten untuk maju dalam kontestasi pilkada.

“Biaya kampanye itu prohibitif, mahal, dan sering kali menjadi penghalang bagi orang-orang yang sebenarnya punya kemampuan dan niat mengabdi,” ujarnya.

Gerindra juga menilai pemilihan kepala daerah oleh DPRD tidak menghilangkan esensi demokrasi, karena anggota DPRD merupakan wakil rakyat yang dipilih langsung melalui pemilu. Bahkan, mekanisme ini dinilai dapat meningkatkan akuntabilitas karena partai politik tetap harus mempertanggungjawabkan pilihannya kepada konstituen.

“Kalau partai politik ingin tetap dipercaya masyarakat, tentu mereka harus mengikuti kehendak konstituennya,” kata Sugiono.

Selain itu, pemilihan melalui DPRD dinilai berpotensi mengurangi polarisasi di masyarakat yang kerap muncul dalam pilkada langsung. Meski demikian, Gerindra menegaskan bahwa pembahasan wacana ini harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan seluruh elemen masyarakat.

“Masyarakat harus tetap memiliki akses untuk mengawal aspirasi yang disalurkan melalui wakilnya di DPRD. Jangan sampai berkembang menjadi proses yang tertutup,” pungkas Sugiono. (Bowo/Mun)