Kasus Dugaan Korupsi Bekasi, Pengamat: Mirip Pola Jokowi–Gibran

AKTUALITAS.ID – Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto, menilai keterlibatan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang dan ayahnya, HM Kunang, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi memiliki kemiripan pola dengan relasi politik antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang kini menjabat Wakil Presiden.

Menurut Hari, fenomena tersebut mencerminkan adanya kesinambungan peran antara orang tua dan anak dalam kekuasaan, yang berpotensi menimbulkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

“Tipikal Ade Kuswara tidak jauh berbeda dengan Gibran, karena ada jejak dari orang tuanya. Artinya, terbentuk perspektif bahwa ada kesinambungan antara generasi anak penerus,” ujar Hari kepada wartawan, Senin (29/12/2025).

Ia menilai, relasi antara Ade Kuswara dan Haji Kunang tidak bersifat insidental, melainkan menunjukkan hubungan yang sinergis dalam konteks kekuasaan dan pengambilan keputusan. Pola serupa, menurutnya, juga terlihat dalam relasi Jokowi dan Gibran di panggung politik nasional.

“Perilaku yang dilakukan Ade-Haji Kunang maupun Jokowi-Gibran bukan hanya terjadi dalam pertemuan sesaat, melainkan hubungan yang sangat sinergis, yang berkaitan dengan praktik KKN,” tegasnya.

Hari menambahkan, kasus dugaan korupsi di Kabupaten Bekasi dapat menjadi cermin untuk melihat bagaimana peran orang tua kerap melekat dalam perjalanan politik anak. Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menciptakan konflik kepentingan jika tidak diawasi secara ketat.

“Kasus di Kabupaten Bekasi menjadi cerminan bahwa orang tua ikut terlibat dalam sebuah permainan. Maka, bukan tidak mungkin Jokowi juga melibatkan anak-anaknya. Bahkan saat ini, anaknya sendiri menjabat Wakil Presiden,” ujarnya.

Ia menutup dengan menekankan pentingnya pengawasan terhadap kekuasaan, termasuk perlindungan aset dan proyek yang diperoleh selama masa jabatan, agar tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Jokowi tetap perlu pengamanan terkait aset dan proyek-proyek yang diperoleh selama 10 tahun berkuasa,” pungkas Hari. (PURNOMO)