Saham Grup Adaro Tertekan saat KPK Usut Dugaan Korupsi Pajak Banjarmasin

AKTUALITAS.ID – Saham dua emiten Grup Adaro, PT Alamtri Resources Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Adaro Andalan Indonesia Tbk (AADI), terkoreksi pada perdagangan Rabu (2/9/2026) di tengah perkembangan penyidikan dugaan korupsi pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Banjarmasin. ADRO turun 3,24 persen ke Rp2.690 per saham pada pukul 10.19 WIB, sedangkan AADI melemah 1,61 persen ke Rp10.700 per saham.

Saham ADRO dibuka turun 20 poin ke posisi Rp2.760 per saham. Tekanan jual kemudian berlanjut hingga saham tersebut kehilangan 90 poin dibandingkan posisi sebelumnya.

Sepanjang perdagangan hingga waktu tersebut, ADRO tercatat ditransaksikan sebanyak 13.890 kali dengan volume 38,88 juta saham. Nilai transaksinya mencapai Rp105,3 miliar.

Pelemahan juga terjadi pada AADI. Saham perusahaan tersebut turun 175 poin atau 1,61 persen menjadi Rp10.700 per saham.

AADI mencatat nilai transaksi Rp98,4 miliar dengan volume 9,22 juta saham yang berpindah tangan dalam 7.713 kali transaksi.

Koreksi dua saham tersebut terjadi bersamaan dengan berkembangnya penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi pajak di KPP Madya Banjarmasin.

Dalam rangka penyidikan tersebut, KPK diketahui telah memeriksa mantan Kepala Divisi Pajak ADRO, Jul Seventa Tarigan, pada 19 Agustus 2026.

Dalam pemeriksaan itu, penyidik mengonfirmasi dugaan adanya aliran dana atau pemberian uang dari pihak emiten kepada tim pemeriksa pajak.

KPK juga melakukan penggeledahan di delapan lokasi di wilayah Banjarmasin dan Banjarbaru pada 26 hingga 28 Agustus 2026.

Dari rangkaian penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan perkara.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan dokumen yang ditemukan masih ditelaah oleh tim penyidik untuk mengetahui keterkaitannya dengan konstruksi perkara.

“Dokumen yang ditemukan akan ditelaah untuk melihat keterkaitannya dengan konstruksi perkara. KPK juga akan mengonfirmasi temuan tersebut kepada pihak-pihak yang dinilai mengetahui perkara,” terang Budi.

Perkembangan penyidikan tersebut kembali membawa perhatian pada persoalan perpajakan yang sebelumnya pernah dikaitkan dengan Adaro.

Pada 2019, lembaga Global Witness pernah menerbitkan laporan investigasi mengenai dugaan penghindaran pajak oleh Adaro melalui anak usahanya di Singapura.

Laporan tersebut menduga adanya pengalihan laba dari Indonesia ke negara dengan beban pajak lebih rendah untuk menekan kewajiban pajak.

Pada saat itu, manajemen ADRO membantah tuduhan tersebut dan menyatakan perusahaan selalu mematuhi ketentuan hukum perpajakan yang berlaku.

Penyidikan KPK yang berlangsung saat ini berkaitan dengan dugaan korupsi pajak di KPP Madya Banjarmasin. Sementara pergerakan saham ADRO dan AADI pada perdagangan Rabu menunjukkan tekanan jual yang terjadi di pasar.