Connect with us

POLITIK

Kalah Jumlah di Parlemen, PDIP Minta Bantuan Rakyat Lawan Wacana Pilkada Dipilih DPRD

Aktualitas.id -

AKTUALITAS.ID – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima lobi dan ajakan politik agar fraksi PDIP ikut mendukung wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui DPRD.

Deddy menyebutkan, ajakan tersebut datang dari sejumlah pihak yang berada di lingkaran partai koalisi pemerintahan, meski ia tidak merinci siapa saja pihak yang melakukan lobi tersebut.

“Lobi-lobi, saya kira pembicaraan-pembicaraan, ngobrol-ngobrol sudah,” ujar Deddy saat dihubungi, Rabu (7/1/2026).

Meski demikian, Deddy menegaskan hingga kini belum ada jadwal resmi pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada di DPR. Ia menekankan sikap PDIP tetap konsisten menolak wacana Pilkada dipilih DPRD.

“Kita tetap tegas dan teguh agar Pilkada dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan diwakilkan pada oligarki DPRD,” tegasnya.

Deddy yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Eksekutif PDIP mengakui secara hitung-hitungan politik, wacana Pilkada via DPRD berpeluang besar disahkan menjadi undang-undang. Pasalnya, dari delapan partai pemilik kursi di DPR, PDIP menjadi satu-satunya fraksi yang secara tegas menolak.

Namun, ia mengajak masyarakat sipil untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap usulan tersebut.

“Kita menunggu bagaimana sikap masyarakat sipil terhadap kehendak partai-partai pemerintah yang mendorong Pilkada melalui DPRD,” ujarnya.

Saat ini, enam fraksi DPR yang secara terbuka menyatakan dukungan terhadap wacana tersebut adalah Fraksi Gerindra, Golkar, PKB, NasDem, PAN, dan Demokrat.

Sementara itu, Fraksi PKS mengusulkan agar Pilkada melalui DPRD hanya diterapkan untuk tingkat kabupaten, sedangkan pemilihan gubernur dan wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Di sisi lain, Fraksi PDIP tetap menyatakan penolakan tegas terhadap wacana Pilkada via DPRD, dengan alasan menjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin daerah. (Bowo/Mun)

TRENDING