Pilkada Langsung Dianggap Lebih Akuntabel daripada melalui DPRD

AKTUALITAS.ID – Wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali menuai kritik. Founder Visi Nusantara Maju, Yusfitriadi, menilai mekanisme pilkada melalui DPRD berpotensi melahirkan kepala daerah yang tidak bertanggung jawab kepada rakyat.

Menurut Yusfitriadi, pilkada tidak langsung tersebut justru membuka ruang lahirnya kepala daerah yang berpihak pada kepentingan oligarki, alih-alih memperjuangkan aspirasi masyarakat.

“Pilkada melalui DPRD sangat berpotensi melahirkan kepala daerah yang merupakan pilihan kekuasaan dan pilihan oligarki, bukan pilihan rakyat,” ujar Yusfitriadi dalam keterangan persnya, Kamis, (8/1/2026).

Ia menegaskan, kepala daerah yang terpilih melalui mekanisme DPRD cenderung tidak memiliki akuntabilitas langsung kepada publik. Pertanggungjawaban kepala daerah dinilai lebih mengarah kepada elite politik dan kelompok berkepentingan yang menguasai proses pemilihan.

“Sangat berpotensi pertanggungjawaban kepala daerah bukan kepada rakyat, melainkan kepada kekuasaan dan oligarki yang menentukan proses pemilihannya,” tegasnya.

Yusfitriadi menjelaskan, potensi masalah tersebut muncul karena masyarakat tidak dilibatkan secara langsung dalam proses memilih pemimpin daerahnya. Padahal, keterlibatan rakyat merupakan inti dari demokrasi lokal dan mekanisme kontrol terhadap kekuasaan.

“Ketika rakyat tidak dilibatkan dalam memilih kepala daerah, maka legitimasi dan tanggung jawab moral kepada rakyat menjadi lemah,” katanya.

Ia pun mengingatkan bahwa pengembalian pilkada melalui DPRD berisiko melemahkan kualitas demokrasi daerah, menggerus partisipasi publik, serta memperbesar jarak antara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya.

“Pilkada langsung sejatinya memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan masa depan daerahnya sendiri. Jika mekanisme itu dihapus, maka yang dirugikan adalah rakyat,” pungkas Yusfitriadi. (Mun)