Minimalkan Biaya Politik, Wali Kota Tasikmalaya Setuju Pilkada Lewat DPRD

AKTUALITAS.ID – Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara tidak langsung melalui DPRD. Langkah ini dinilai sebagai solusi konkret untuk mengatasi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang kian membengkak akibat biaya politik.

Menurut Viman, skema pemilihan oleh legislatif jauh lebih efektif dibandingkan Pilkada langsung yang selama ini menguras sumber daya keuangan daerah.

“Kami sangat setuju Pilkada dipilih DPRD supaya lebih efektif di tengah efisiensi APBD. Dengan Pilkada langsung, memang menjadi beban pemerintah daerah dalam kondisi sekarang,” ujar Viman saat memberikan keterangan, Jumat (16/1/2026).

Viman menambahkan bahwa pemerintah daerah akan senantiasa mengikuti regulasi yang ada, mengingat tingginya biaya politik yang harus ditanggung oleh setiap partai politik dalam kontestasi pemilihan langsung. Dengan dikembalikan ke DPRD, alokasi dana yang semula digunakan untuk penyelenggaraan pemilu bisa dialihkan untuk program pembangunan daerah lainnya.

Senada dengan Wali Kota, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Wahid, juga menyoroti dampak sistemik dari mahalnya biaya kampanye pada Pilkada langsung. Ia menilai biaya tinggi tersebut sering kali menjadi akar permasalahan korupsi di tingkat kepala daerah.

“Pilkada kemarin menghabiskan anggaran cukup besar. Dampaknya, kepala daerah terpilih merasa harus ‘mengembalikan’ biaya kampanye, yang ujung-ujungnya memicu tindakan korupsi,” ungkap Wahid.

Meski menyadari adanya pro dan kontra di tengah masyarakat, Wahid menilai bahwa peran DPRD sebagai representasi rakyat sudah cukup mewakili aspirasi dalam memilih pemimpin. Ia tidak menampik bahwa transisi ini bisa dianggap sebagai kemunduran demokrasi bagi sebagian pihak.

“Kami sangat menghargai keinginan partai meski ada pro-kontra. Namun, ini adalah dinamika untuk meminimalisir biaya politik. Mundurnya demokrasi di satu sisi, namun di sisi lain kita menyelamatkan anggaran negara dan meminimalisir potensi penyimpangan dana,” tegasnya.

Wacana Pilkada melalui DPRD ini diprediksi akan terus menjadi bola panas dalam diskursus politik nasional, terutama bagi daerah-daerah yang tengah berjuang melakukan efisiensi fiskal di tahun 2026 ini. (Bowo/Mun)